JATIMTIMES - Indonesia berpeluang mencatatkan sejarah penting di panggung internasional dengan menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Peluang tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menilai posisi strategis itu merupakan pengakuan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam memperjuangkan isu HAM.

Menurut Pigai, hadirnya Kementerian HAM menjadi salah satu faktor kunci yang memperkuat posisi Indonesia di mata komunitas internasional. Keberadaan kementerian khusus yang menangani isu hak asasi manusia dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem perlindungan HAM yang lebih kuat dan terstruktur.

Baca Juga : Pemkot Surabaya Prioritaskan Penanganan Banjir Simo dan Tanjungsari pada 2026

“Hari ini kita membantah Presiden Dewan HAM PBB karena adanya Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, dan Indonesia akan memimpin untuk pertama kalinya lembaga multilateral dunia,” ujar Pigai saat memberikan keterangan di Kementerian HAM, Selasa (6/1/2026).

Peran Indonesia di Konflik Global

Pigai menegaskan, jika Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, maka peran diplomasi Indonesia tidak lagi sebatas sebagai peserta atau pengamat. Indonesia akan berada di posisi pengambil kebijakan strategis dalam penanganan berbagai konflik HAM di dunia.

Salah satu konflik yang disoroti adalah situasi di Venezuela, yang selama ini menjadi perhatian komunitas internasional. Pigai menyebut, kepemimpinan Indonesia akan membuka peluang bagi putra bangsa untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

“Ke depan, penanganan konflik seperti Venezuela akan dipimpin oleh orang Indonesia. Putra Indonesia yang akan mengatur jalannya proses itu,” kata Pigai.

Menurutnya, hal ini bukan sekadar kebanggaan simbolik, tetapi juga bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan keadilan global.

Calon Tunggal dari Asia-Pasifik

Secara terpisah, Indonesia telah mendapatkan dukungan penuh dari kelompok Asia-Pasifik untuk maju sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026. Dukungan tersebut mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap rekam jejak diplomasi Indonesia yang selama ini dikenal aktif dan moderat.

Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jika tidak ada hambatan, Indonesia akan secara resmi memegang tongkat kepemimpinan lembaga tersebut selama satu tahun penuh.

Baca Juga : Dinkes Kabupaten Malang Segera Hadirkan 40 Wanita Good Looking di Puskesmas

Diplomat Senior Pimpin Dewan HAM

Dalam rencana tersebut, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebagai diplomat senior, Sidharto akan bertugas memimpin seluruh sidang, mengoordinasikan proses pengambilan keputusan, serta memastikan jalannya mekanisme kerja Dewan HAM PBB sepanjang 2026.

Peran ini menempatkan Indonesia di posisi sentral dalam berbagai isu global, mulai dari perlindungan hak sipil dan politik, kebebasan berpendapat, hingga penanganan pelanggaran HAM berat di berbagai negara.

Tonggak Diplomasi Indonesia

Pengangkatan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dipandang sebagai tonggak penting diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Selain memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM, posisi ini juga membuka ruang bagi Indonesia untuk mendorong pendekatan dialog dan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan HAM global.

Pigai berharap, momentum ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara soal HAM di dalam negeri, tetapi juga mampu berkontribusi aktif dalam tata kelola HAM dunia.