Kolam renang internasional Kanjuruhan, Kepanjen, dikunjungi DPRD Kabupaten Malang.

Menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proyek strategis,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBB-P2). 

Peran perempuan dalam pembangunan di Kota Malang mendapat pujian dari Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia.

Hingga pertengahan tahun 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) malang belum juga mengajukan draft kebijakan umum anggaran - prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2019

Atasi sampah plastik, Wali Kota Malang Sutiaji akan gandeng perguruan tinggi yang ada di kota pendidikan ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Sampah plastik menjadi salah satu permasalahan yang banyak menjadi perhatian hingga sekarang. Sebab, dari waktu ke waktu, junlahnya terus bertambah dan menumpuk. Sehingga, upaya mengurangi sampah plastik juga terus dilakukan melalui berbagai cara.

Kenaikan angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2018 Kota Malang yang mencapai angka Rp 489,5 miliar masih terus menjadi sorotan utama anggota DPRD.

Pesan-pesan kesatuan dan persatuan bangsa mengemuka dalam silaturahmi antar-elemen "Bhumi Arema" yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang di Hotel Aria Gajayana, Selasa (25/6/2019) malam. 

Wali Kota Malang Sutiaji mengajak seluruh elemen Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Malang untuk terus bersama dalam menjaga sinergitas "Bhumi Arema". Hal tersebut dia curahkan saat hadir dalam Silaturahmi Forkopimda dengan Tokoh Masyar

Wali Kota Malang Sutiaji memberikan pengarahan dalam acara Bimbingan Teknis Dana Sarpras dan Pemberdayaan Masyarakat  Kecamatan Blimbing Tahun

Pemkot Batu semakin menunjukkan keseriusannya dalam menangani dan menanggulangi bencana. 

Pemkot Malang, melalui Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang, terus rutin memelihara PJU yang ada di Kota Malang.

Sebanyak 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Batu melakukan mutasi keluar.

Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Blok Office Kanjuruhan, Kepanjen, yang dianggarkan senilai Rp 16,1 miliar dari dana pusat (APBN) telah selesai secara fisik. 

Dalam masterplan menuju Malang terang benderang, Pemkot Malang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemeukiman (Disperkim) Kota Malang Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) menargetkan 36.125 titik dipasang.

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kini masih di batas ambang.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mungkin bagi sebagian besar masyarakat perdesaan terbilang familiar. Sebagai siklus kewajiban masyarakat membayar pajak setiap tahunnya, PBB khususnya di perdesaan, terbilang sederhana dalam proses pembayarannya.

Lebih dari 100 daerah kota dan kabupaten di Indonesia telah menerapkan tanda tangan elektronik untuk kebutuhan layanan publik.

Tidak bisa dipungkiri, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang terbesar dalam pajak masih disumbang oleh pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemerintah Kota Malang dalam waktu dekat sepertinya bakal menerapkan tandatangan elektronik. Pemanfaatan tandatangan berbasis digital ini pun semakin memantapkan langkah Kota Malang menuju Smart City sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam visi dan misi

Menyesuaikan kebutuhan, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Malang bakal direlokasi. Rencananya, relokasi akan dilakukan di kawasan Kecamatan Kedungkandang tepatnya di Kelurahan Arjowinangun.

Kemasan merupakan permasalahan serius bagi pengusahan Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batu.

Sempat gagal lelang, ratusan closed circuit television (CCTV) bakal dilelang kembali pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019.