JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak tergesa-gesa mengisi enam kursi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang hingga kini masih kosong. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memilih menarik rem rotasi jabatan dan memprioritaskan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat eselon II sepanjang tahun anggaran 2025.
Sikap itu ditegaskan Wahyu di tengah sorotan publik atas lamanya kekosongan sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Malang. Namun bagi Wahyu, keberadaan pelaksana tugas (Plt) masih dinilai cukup untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan.
Baca Juga : Jangan Terburu-buru, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengisi PDSS SNBP 2026
“Selama ini kan masih ada Plt, dan kinerja tahun anggaran 2025 juga baru saja selesai,” ujar Wahyu, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, penutupan tahun anggaran menjadi momentum krusial untuk melakukan penilaian kinerja secara objektif dan menyeluruh. Apalagi, Wahyu bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga masa kepemimpinan mereka belum genap satu tahun.
Ia menilai, evaluasi kinerja pejabat tidak bisa dilakukan secara parsial. Butuh waktu dan data yang cukup agar keputusan yang diambil benar-benar berbasis capaian, bukan sekadar formalitas pengisian jabatan.
“Setelah satu tahun, baru kami bisa melihat kinerjanya secara utuh. Itu termasuk hasil asesmen yang sudah kami lakukan April 2025 lalu,” tegasnya.
Wahyu juga meluruskan anggapan bahwa lambatnya pengisian jabatan disebabkan kendala regulasi. Ia memastikan, pengangkatan pejabat JPTP saat ini tidak lagi memerlukan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun demikian, ia memilih tidak gegabah.
Wahyu ingin menilai langsung bagaimana pejabat bekerja, mencapai target, hingga menyelesaikan persoalan di perangkat daerah masing-masing.
“Saya ingin melihat secara langsung. Menilai kinerja dari segala hal,” ucapnya.
Baca Juga : Libur Nataru Bawa Berkah, Omzet PKL Alun-Alun Kota Batu Melejit 60 Persen
Evaluasi yang dilakukan Pemkot Malang mencakup capaian target pendapatan dan belanja, realisasi anggaran, hingga dinamika kerja internal. Tak hanya soal angka, relasi kerja, problematika organisasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas juga masuk dalam radar penilaian.
“Kami ingin melihat semua. Mulai dari target yang menjadi tanggung jawabnya, realisasi anggaran, sampai bagaimana hubungan kerja dan permasalahan yang ada,” jelas Wahyu.
Terkait pengisian jabatan eselon II ke depan, Wahyu memastikan seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan. Tahapan awal yang disiapkan adalah penyesuaian jabatan atau job fit, sebelum dilanjutkan dengan mekanisme seleksi terbuka.
Sementara itu, data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang mencatat, saat ini terdapat enam jabatan JPTP yang masih diisi oleh Plt. Enam posisi tersebut yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala BKPSDM Kota Malang, serta Inspektur Kota Malang.
