JATIMTIMES - Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati terus mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) mengoptimalkan peran sebagai penyangga ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, BUMD diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Lilik menyoroti tantangan sektor industri, khususnya dampak penutupan dan perlambatan industri manufaktur yang berpotensi memicu meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan kondisi tersebut, menurut Lilik BUMD harus ambil peran.
Baca Juga : Antisipasi Pelanggar Parkir, 24 Personel Gabungan Disiagakan di Kajoetangan Heritage
Lilik menyampaikan, Komisi C DPRD Jatim terus mendorong penguatan BUMD agar mampu berinovasi dan berkreasi lebih jauh dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama penguatan tersebut adalah peningkatan kontribusi dividen bagi daerah sekaligus dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Kami di Komisi C betul-betul mensupport BUMD agar memiliki inovasi dan kreativitas yang kuat. Salah satunya tentu kami dorong agar dividen BUMD semakin meningkat,” ujar Ketua Fraksi PKS itu.
Selain berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), Lilik menekankan bahwa BUMD juga diharapkan berperan sebagai katalis dalam penciptaan lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja lokal yang terdampak perlambatan sektor manufaktur.
Menurut dia, keberadaan BUMD harus mampu memberikan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi mitra penguatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di lingkungan operasional perusahaan.
“Kami berharap BUMD bisa menjadi katalis, bukan hanya untuk penciptaan tenaga kerja lokal, tetapi juga memberikan dukungan nyata bagi UMKM di sekitarnya. Dengan begitu, ekosistem ekonomi daerah bisa tetap bergerak,” jelas legislator yang juga anggota Pansus Pembahas Kinerja BUMD DPRD Jatim itu.
Lilik mengakui bahwa harapan besar terhadap BUMD ini perlu diiringi dengan komunikasi dan kerja ekstra, baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk dalam sinergi dengan BUMN.
Baca Juga : Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Magetan di Sarangan. Soroti Fasum dan Target PAD
Upaya ini dinilai penting untuk menekan tingginya angka PHK di sektor industri lain. “Kita masih berharap kesempatan-kesempatan kerja itu bisa diperluas melalui BUMD. Ini menjadi salah satu ikhtiar untuk mengurangi dampak PHK yang cukup tinggi di sektor manufaktur,” tegasnya.
Saat ini, DPRD Jatim telah membentuk panitia khusus (pansus) guna memastikan seluruh BUMD di Jawa Timur dapat berjalan secara sehat, profesional, dan akuntabel. “Tidak hanya sektor di luar, BUMD kita sendiri harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. Ini bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas ekonomi Jawa Timur,” tutupnya.
