JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar membawa agenda penguatan sekitar 18 ribu UMKM ke pemerintah pusat. Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin beraudiensi dengan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza di Jakarta, Rabu (16/9/2026), membahas penguatan kapasitas usaha, akses permodalan, hingga perluasan pasar.
Audiensi dengan Kementerian UMKM Republik Indonesia itu menjadi langkah Pemkot Blitar mempertemukan besarnya potensi usaha lokal dengan berbagai instrumen pemberdayaan yang dimiliki pemerintah pusat. Orientasinya tak berhenti pada pembinaan. Pemkot ingin pelaku usaha memiliki ekosistem yang memungkinkan bisnis berkembang dan produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas.
Mas Ibin datang bersama Pj Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono, Kepala Baperinda Widodo Saptono Johanes, Kepala Disperindag Parminto, Kepala DPMPTSP Paring Genturutomo, serta jajaran Pemkot Blitar.
“Kota Blitar memiliki sekitar 18 ribu UMKM. Ini potensi yang sangat besar dan tidak boleh berhenti sebagai angka. Mereka harus menjadi kekuatan ekonomi daerah yang produktif, membuka lapangan kerja, dan membawa produk-produk Kota Blitar menjangkau pasar yang semakin luas,” kata Mas Ibin.
18 Ribu UMKM sebagai Kekuatan Ekonomi
Besarnya jumlah UMKM menjadi modal sekaligus pekerjaan rumah bagi Kota Blitar. Menurut Mas Ibin, pertumbuhan jumlah pelaku usaha harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas, produktivitas dan kemampuan memperbesar skala bisnis.
Karena itu, sinergi dengan Kementerian UMKM diarahkan untuk membangun ekosistem secara menyeluruh. Kebutuhannya membentang dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas usaha, pembiayaan hingga akses pasar.
“Yang kita dorong bukan hanya pembinaan, tetapi ekosistem usaha yang utuh, mulai peningkatan kapasitas, akses permodalan, fasilitas usaha, sampai akses pasar. UMKM kita harus tumbuh, usahanya semakin kuat, dan pasarnya semakin luas,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian UMKM, di antaranya Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting, Deputi Bidang Usaha Mikro Regi Perdana, Deputi Bidang Usaha Kecil Fakhri Syafisal, Deputi Bidang Usaha Menengah Bagus Rachman, Deputi Bidang Kewirausahaan Rachmadi, serta Direktur SMESCO Dodi Ahmad Syah.
Buka Jalan Menuju Pasar Nasional
Akses pasar menjadi salah satu pembahasan penting. Pemkot Blitar ingin produk lokal tak hanya berputar di pasar daerah. Produk yang telah memiliki kapasitas dan kualitas memadai didorong mendapatkan kesempatan memasuki pasar nasional.
“Target kita jelas, produk UMKM Kota Blitar jangan hanya kuat di pasar lokal. Kita ingin mereka punya kesempatan masuk pasar nasional, bahkan ketika kapasitasnya sudah siap, menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Pemerintah harus hadir membuka jalannya,” kata Mas Ibin.
Baca Juga : Puguh DPRD Jatim Minta Kejelasan Aturan Biaya Pengobatan Keracunan MBG
Menurut Mas Ibin, kolaborasi pusat dan daerah dapat mempercepat proses tersebut. Kementerian memiliki program dan instrumen penguatan UMKM secara nasional, sedangkan Kota Blitar membawa basis pelaku usaha dan potensi produk dari daerah.
“Kalau keduanya kita pertemukan, saya yakin akselerasinya akan jauh lebih kuat,” ujarnya.
Pendekatan tersebut juga membuka peluang penyusunan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Karakter, skala, dan kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda sehingga intervensi pemerintah perlu diarahkan pada kebutuhan konkret mereka.
Ekosistem Kota 24 Jam Perluas Ruang Ekonomi
Di tingkat daerah, Pemkot Blitar menyiapkan fondasinya melalui keterbukaan kebijakan, pelayanan yang ramah terhadap dunia usaha, serta pengembangan ekosistem kota 24 jam. Aktivitas kota yang semakin panjang diharapkan menciptakan lebih banyak ruang ekonomi bagi masyarakat.
“Pemkot Blitar terus membangun iklim usaha yang kondusif melalui keterbukaan kebijakan, pelayanan yang ramah, serta pengembangan ekosistem kota 24 jam. Semua ini kita arahkan agar semakin banyak ruang ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” tutur Mas Ibin.
Dengan kombinasi penguatan dari pusat dan pembenahan ekosistem di daerah, Pemkot Blitar ingin mengubah besarnya jumlah UMKM menjadi daya ungkit ekonomi yang terukur. Ukurannya bukan sekadar jumlah usaha, melainkan produktivitas, perluasan pasar, penciptaan pekerjaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan.
“Kita ingin 18 ribu UMKM ini benar-benar menjadi kekuatan ekonomi Kota Blitar. Bukan sekadar banyak jumlahnya, tetapi semakin produktif, berdaya saing, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mas Ibin.
