JATIMTIMES — Tragedi memilukan yang menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari (13/9/2026) memicu respons keras dari jajaran legislatif Jawa Timur (Jatim). Anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan, buka suara terkait insiden tersebut.
Kapal rute Surabaya–Banjarmasin yang membawa 243 penumpang itu terbalik dan karam sekitar pukul 01.00 WITA saat mayoritas penumpang sedang terlelap. Hingga kini, laporan mencatat 6 orang meninggal dunia, 107 hingga 115 penumpang selamat, sementara sekitar 129 orang lainnya masih dalam pencarian intensif oleh Tim SAR Gabungan.
Kesaksian korban selamat yang menyebut kapal miring secara cepat tanpa adanya bunyi alarm darurat maupun pengumuman dari kru kapal menjadi sorotan utama. Menanggapi insiden tersebut, Martin Hamonangan, menegaskan pentingnya evaluasi total terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan pelayaran.
Menurutnya, pemantauan kelaikan teknis armada yang beroperasi dari pelabuhan Jawa Timur harus dilakukan secara ketat dan tanpa kompromi.
"Ini kan kembali kepada SOP terkait pengaturan keselamatan penumpang. Dinas Perhubungan ini harus selalu memonitor setiap kapal-kapal yang beroperasi, apakah telah memenuhi syarat-syarat teknis ketika ada kedaruratan," kata Martin saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (16/9/2026).
Martin secara khusus menyoroti tidak berfungsinya alarm keselamatan di atas kapal saat situasi darurat terjadi. Menurutnya, kesiapan sistem peringatan dini sangat menentukan kecepatan penanganan dan peluang keselamatan penumpang.
Ia mendesak regulator untuk tidak ragu memberikan sanksi berat berupa pelarangan berlayar bagi kapal yang mengabaikan kelengkapan teknis keselamatan.
"Jika ada kapal yang tidak memenuhi syarat, seperti contoh sistem alarmnya tidak berfungsi, ya sudah harus di-banned. Suruh lengkapi dulu, karena ini menjadi syarat yang harus dipenuhi demi keselamatan bersama," tegas legislator Fraksi PDIP ini.
Martin mengingatkan bahwa pihak Syahbandar memegang peranan kunci sebagai benteng terakhir yang menentukan boleh atau tidaknya armada kapal melepas tali tambat dari pelabuhan. Pengawasan moda transportasi laut, menurutnya, harus diperketat sebagaimana standar dalam dunia penerbangan.
Baca Juga : Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Pemprov Transparan Soal Aset dan Pendapatan
"Syahbandar itu titik terakhir apakah sebuah kapal boleh berlayar atau tidak, sehingga harus ada pengecekan. Sama seperti pesawat yang harus ada laporan teknis ketika mau terbang. Kapal juga harus seperti itu," jelas Martin.
Kondisi dinamika cuaca laut serta potensi gelombang tinggi menuntut kepatuhan mutlak terhadap aturan keselamatan tanpa toleransi.
"Ini kan bicara soal bencana, termasuk ombak dan angin. Jadi harus benar-benar konsisten. Kalau memang kapal itu tidak memenuhi syarat, ya jangan dikasih izin berlayar," pungkasnya.
