JATIMTIMES - Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026, digelar di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (10/9/2026).
Dalam jawaban eksekutif, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa berbagai masukan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran, khususnya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Anggaran Terbatas, Pemkab Magetan Prioritaskan Perbaikan Irigasi hingga Puskesmas Takeran di R-APBD 2027
“Penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat kemandirian fiskal, dengan tetap memperhatikan ketepatan perencanaan,” tegas Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.
Terkait optimalisasi PAD, Pemkab Lamongan terus melakukan digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak melalui Sistem Informasi Geografis, optimalisasi penagihan PBB-P2, peningkatan pengawasan pajak, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah juga memperluas kerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengkaji potensi pajak dan sumber PAD lainnya.
Pak Yes juga menjelaskan sejumlah langkah dalam menjaga sektor pertanian dan ketahanan pangan. Upaya terpadu Pemkab Lamongan bersama kementerian teknis dan stakeholder terkait telah berhasil menyelamatkan 93 persen lahan padi yang terdampak kekeringan pada Musim Tanam II. Pemerintah juga mendapat tambahan alokasi pupuk urea untuk persiapan Musim Tanam III dan tanaman jagung di wilayah persil hutan, serta mengalokasikan subsidi premi asuransi pertanian untuk mengurangi risiko usaha tani.
Di sektor ekonomi, Pemkab Lamongan terus mendorong investasi yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Koordinasi lintas sektor melalui Forum Penataan Ruang dilakukan sejak tahap awal untuk mengkaji rencana pemanfaatan lahan, termasuk aspek lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan potensi gesekan sosial. Sementara penguatan UMKM dilakukan melalui fasilitasi permodalan, legalitas usaha, bantuan alat bagi wirausaha baru, peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta perluasan akses pemasaran.
Dalam bidang pendidikan, Pemkab Lamongan terus meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu peserta didik. Program pendidikan berkualitas dan gratis bagi keluarga kurang sejahtera melalui Beasiswa Perintis juga diarahkan tepat sasaran dengan menggunakan DTSEN sebagai salah satu dasar penetapan penerima.
Baca Juga : Putus Rantai Kekeringan Tuban-Bojonegoro, Ony DPRD Jatim Dorong Solusi Jangka Panjang
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah daerah memperluas akses pelayanan melalui pembiayaan peserta bantuan iuran daerah bagi masyarakat yang belum tercakup BPJS Kesehatan maupun peserta PBI-JK yang tidak aktif. Pemkab Lamongan juga terus memperkuat pemerataan fasilitas kesehatan, di antaranya melalui pendirian RSUD Ki Ageng Brondong pada 2025 dan Puskesmas Kusuma Bangsa pada 2026. Saat ini, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari 32 puskesmas dan 4 RSUD telah terakreditasi.
Bupati Yes menambahkan, penguatan perlindungan sosial juga menjadi perhatian pemerintah daerah. DTSEN digunakan sebagai acuan dalam verifikasi dan penyaluran bantuan sosial, dengan pembaruan data yang terus dilakukan agar bantuan semakin tepat sasaran. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengajukan pembaruan atau sanggahan melalui operator desa, aplikasi Cek Bansos, maupun Dinas Sosial.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik,” pungkas Pak Yes.
