MALANGTIMES - Meskipun kepastian penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih belum jelas. Namun, Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang memastikan tetap akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19.
Baca Juga : Mulai Dicairkan, Hari Ini 659 KPM di Kota Malang Diguyur Bantuan Sosial Tunai Kemensos
Hal itu ditegaskan langsung oleh Bupati Malang, HM Sanusi saat ditemui media online ini di Pringgitan Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Rabu (6/5/2020).
”Bantuan itu tetap kita berikan, jadi nanti semua komponen masyarakat (tidak mampu), guru TK, guru honorer yang non PNS, dan selain orang yang berkecukupan itu kita bantu,” tegas Sanusi.
Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya sudah memproyeksikan bakal ada 520 ribu KK (Kepala Keluarga) yang nantinya bakal menerima bantuan sosial tersebut.
”Sekarang ini 520 ribu yang didata dan kemarin sudah kesepakatan dengan dewan,” ujarnya.
Jika benar dan sudah disepekati bersama, maka sebanyak 520 ribu KK yang diproyeksikan bakal menerima bantuan sosial tersebut, terbilang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data sebelumnya.
Sebab, sejak kabar perihal bantuan tersebut bakal didistribusikan, Sanusi mengklaim bakal ada 525 ribu KK yang berhak mendapatkan bantuan.
”Nanti di bulan Mei (2020) ini akan dibahas,” sambung Sanusi saat menjawab pertanyaan awak media terkait berkurangnya jumlah penerima bantuan tersebut.
Meski secara kuantitas penerima bantuan mengalami penurunan, namun Sanusi mengaku jika bantuan yang bakal diberikan akan mengalami penambahan.
”Rencananya kita kasih (bantuan) sembako itu beras, per KK-nya 20 kilogram,”imbuhnya.
Baca Juga : Cegah Overlapping, Pemkot Malang Maksimalkan Pendataan Bansos Melalui 'SiBansos'
Sebagai informasi, pada pertengahan bulan April 2020 lalu, Bupati Malang menjelaskan jika bantuan yang dibagikan kepada 525 ribu KK tersebut, diantaranya adalah beras seberat 10 kilogram. Jika benar bantuan sembako jenis beras disalurkan per KK sebanyak 20 kilogram, berarti mengalami kenaikan 10 kilogram.
”Dengan jumlah beras 20 kilogram kali 520 ribu (kepala keluarga penerima bantuan), ketemu 1.040 ton. Sedangkan dananya ketemu Rp 104 miliar untuk per bulannya,” jelas Sanusi.
Dari pemikiran tersebut, sebenarnya terjadi selisih data. Hal itu terbukti saat media online ini mencoba menghitung ulang apa yang disampaikan oleh Bupati Malang.
Rinciannya, 20 kilogram dikalikan jumlah KK yang diproyeksikan menerima bantuan, yakni 520 ribu ketemunya adalah 10,4 juta kilogram atau setara dengan 10.400 ton.
Disisi lain, untuk memastikan jika pembagian sembako tepat sasaran dan tidak melanggar protokol kesehatan, yakni menyebabkan kerumunan massa seperti saat Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Malang membagikan sembako beberapa waktu lalu.
Sanusi memasang skema pembagian sembako dengan sistim door to door, alias langsung diserahkan ke rumah warga yang berhak menerima bantuan tersebut.
”Nanti diberikan rumah ke rumah, di droping dan dibantu oleh TNI dan Polri,” tutup Bupati Malang sembari mengatakan jika skema tersebut dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan data.
