Wali Kota Malang Sutiaji (berkopyah) saat menyalurkan bansos bagi warga terdampak Covid-19 Kota Malang beberapa waktu lalu. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (berkopyah) saat menyalurkan bansos bagi warga terdampak Covid-19 Kota Malang beberapa waktu lalu. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Malang terus dilakukan pembaharuan data.

Sebab, pemerintah pusat juga menyalurkan (Bansos) untuk warga terdampak di Kota Malang dari APBN sudah berdasarkan by name by address yang diambilkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jumlahnya, kurang lebih 41 ribu Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat. Itupun, belum data penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi dengan pagu penerima diperkirakan mencapai 15 ribu jiwa.

Karenanya, proses penyaluran Bansos masih terus dilakukan bertahap sembari melakukan pemutakhiran pendataan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menghindari overlapping atau tumpang tindih.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, pemberian cakupan sebaran untuk penerima bansos harus tepat sasaran. Hanya saja proses pencairan dana tidak bisa serta merta langsung dengan mudah diberikan, sebab pemerintah pusat telah memberikan ultimatum untuk melakukan validasi pendataan.

"Kita maunya simple, tapi ternyata data dari pusat Kementerian Sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Malang bertambah. Makanya proses validasi itu masih terus kita lakukan. Karena ada data di kami yang masuk sebagai penerima bantuan dari pusat. Karenanya kita menghindari overlapping atau tumpang tindih bagi penerima," ujarnya.

Terlebih, dijelaskannya bagi warga yang telah menerima bansos dari pemerintah pusat tidak diperkenankan untuk menerima bantuan lagi dari pemerintah daerah.

Dalam hal ini, untuk melakukan proses verifikasi pendataan secara maksimal dan benar Pemkot Malang menggunakan aplikasi SiBansos (Sistem Bantuan Sosial).

Nah, melalui pendataan yang tersistem tersebut maka akan lebih mudah dalam melakukan proses verifikasi data. Sebab, jika ada yang datanya terjaring lebih dari satu akan otomatis tereliminasi.

"Kota Malang dibantu teman- teman akademisi, melalui aplikasi SiBansos itu. Teknis pendataannya melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK, sehingga sistem akan menolak dengan sendirinya bila satu KK sudah terima bantuan, begitupun ketika dicoba dimasukkan untuk terima bantuan dari sumber yang berbeda," terangnya.

Untuk diketahui, untuk sebaran cakupan penerima bansos tahap awal yeng telah tersalurkan yakni, dari sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang.

Yang mana meliputi data keluarga pra sejahtera atau pun kelompok rentan (termasuk juga difable), yakni sejumlah 10.688 jiwa.

Sasaran berikutnya, diberikan kepada PKL di lingkungan sekolah dan pegiat seni dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sebanyak 1.364 jiwa.

Selanjutnya, binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang sebanyak 394 penerima bantuan. Serta, yang masih dalam proses untuk segera disalurkan yaitu PKL di bawah binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang sebanyak 2.500 penerima.