Forkopimda Kabupaten Malang saat menyalurkan bantuan sembako kepada warga tidak mampu selama covid-19.
Forkopimda Kabupaten Malang saat menyalurkan bantuan sembako kepada warga tidak mampu selama covid-19.

MALANGTIMES - Pelarangan ASN (aparatur sipil negara) di Kabupaten Malang untuk melakukan perjalanan dinas selama wabah corona membawa berkah tersendiri bagi masyarakat . Pasalnya, anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut akhirnya dialihkan untuk membantu warga kurang mampu di Kabupaten Malang.

Baca Juga : Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19 Mulai Disalurkan, Pemkot Malang Buat Skema Baru

”Kalau pengalihan dari perjalanan dinas ini ada Rp 22 miliar, anggaran itu digunakan untuk bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Bentuknya 10 kilogram beras dan 1 kilogram telur,” kata Bupati Malang HM. Sanusi saat ditemui pada agenda penyerahan bantuan beras dalam rangka penanganan covid-19, Rabu (15/4/2020).

Baca Juga : Ahmad Riza Patria Resmi Dilantik Wakil Gubernur Jakarta, Kerja Mulai Besok

Dalam praktiknya, bantuan beras dan telur itu dibagikan mulai bulan ini. Bantuan 10 kilogram beras per KK (kepala keluarga) mulai dibagikan secara serentak pada hari ini (Rabu 15/4/2020). Sedangkan bantuan berupa 1 kilogram telur dibagikan secara bertahap.

”Ada 525 ribu KK yang mendapat bantuan. Jadi, hampir 75 persen dari jumlah total 760 KK di Kabupaten Malang,” jelas bupati.

Menurut Sanusi, perhitungan ratusan ribu KK yang berhak mendapatkan bantuan sembako selama pagebluk corona ini sudah sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh Dinsos (Dinas Sosial) Kabupaten Malang.

”Jadi, sisanya yang tidak masuk perhitungan Dinsos dianggap sudah mampu. Tapi kalau ada orang yang layak dapat tapi tidak memperoleh bantuan, kades yang bersangkuan boleh mengajukan ke Dinsos,” ucap Sanusi.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Bupati menambahkan, bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malang itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sebulan. ”Bantuan ini sampai situasi darurat covid-19 berakhir. Nanti kalau bulan berikutnya masih berstatus tanggap darurat, ya kami bantu lagi,” ungkap Sanusi.

Baca Juga : Target Agustus, Mal Pelayanan Publik Kota Malang Dimungkinkan Molor

Tidak hanya dana dari penangguhan perjalanan ASN, lanjut Sanusi, anggaran dari refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disiapkan untuk penanganan covid-19. Dari silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun lalu, terkumpul Rp 90 miliar.

”Untuk kegiatan bantuan dan kegiatan penanganan covid-19 yang lainnya, anggarannya total mencapai Rp 112 miliar,” tutup Sanusi.