Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19 sudah mulai diluncurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sejak kemarin (Selasa, 14/4).

Baca Juga : Pemda yang Tidak Alokasikan Dana untuk Penanganan Covid-19 Akan Kena Sanksi

Baca Juga : Pemda yang Tidak Alokasikan Dana untuk Penanganan Covid-19 Akan Kena Sanksi

 

Penerima bansos tahap awal ini ada sekitar 1.666 KK, dan BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah) sebanyak 6.918 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), santunan diberikan senilai Rp 300 ribu per bulannya selama tiga bulan ke depan. 

Sedangkan untuk penerima BPNTD, yang sebelumnya menerima sembako sebanyak 20 Kg beras dari awal bulan Januari sampai Maret 2020 senilai Rp 110 ribu per bulannya, kini ditambah Rp 190 ribu.

Jumlah tersebut disesuaikan dengan nilai penerima bantuan warga terdampak Covid-19 sebesar Rp 300 ribu.

"Yang Rasda (beras daerah) secara otomatis di bulan April nanti ini dapat. Dapatnya berapa, tambahan Rp 110 ribu ditambah Rp 190 ribu akumulasinya menjadi Rp 300 ribu. Mereka dapatnya yang non tunai dapat Rp 110 ribu kali 3 sampai Maret, yang April ada tambahan itu. Kita alokasikan kurang lebih sampai 3 bulan," kata Wali Kota Malang, Sutiaji.

Dijelaskannya, bantuan tersebut diberikan untuk dipergunakan membeli kebutuhan pokok. Nantinya, Pemkot Malang bahkan berencana untuk menyalurkan skema pemberian bantuan dengan model voucher.

Model bantuan dalam bentuk voucher dinilai lebih praktis dan dapat dipergunakan langsung bagi masyarakat terdampak. 

"Pakai voucher biar lebih mudah. Biar nanti orang ndak ribet harus buka rekening dulu. Itu nanti dibagi kepada penerima manfaatnya," jelasnya.

Nantinya untuk menghindari penyalahgunaan, voucher akan diberikan ke setiap kelurahan di Kota Malang untuk selanjutnya dibagikan ke warga melalui RT/RW setempat.

Baca Juga : Kejahatan Merajalela di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Kata Wali Kota Malang

Baca Juga : THR Hanya untuk ASN Eselon III ke Bawah, Tidak Bagi Presiden, Menteri dan Kepala Daerah

 

"Voucher kan hanya bisa ditukarkan dengan barang tadi. Supaya menghindari untuk tidak dicairkan uang, kami akan tunjuk per RT/RW nanti ada tempat-tempat untuk penukaran itu. Sesuai dengan standar harga yang sama Insya Allah," imbuhnya.

Berkaitan dengan jumlah voucher yang memang harus dibelanjakan sekali habis, maka konsepnya akan dibagi dua. Khususnya bagi penerima bantuan langsung senilai Rp 300 ribu, maka voucher akan diisi senilai Rp 150 ribu an.

Sementara bagi BPNTD, karena telah menerima dalam bentuk barang, maka voucher langsung diberikan senilai Rp 190 ribu. "Vouchernya macam-macam, kalau yang Rp 300 ribu dibagi dua. Ada yang Rp 190 ribu, itu tambahan dari Rasda maka jadi satu," terangnya.

Lebih lanjut, untuk penukaran voucher tersebut nantinya hanya bisa dilakukan di elektronik warung (e-warung) yang telah tersebar di lima kecamatan di Kota Malang. Menurut dia, hal ini juga sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pergerakan ekonomi mikro.

"Kenapa tidak ke retail modern (penukaran voucher), mohon maaf saya kepingin gerakkan ekonomi di paling bawah juga. Sebenarnya lebih praktis ke retail modern karena sasaran (kebutuhannya) banyak, tapi saya menginginkan bahwa ini sambil menggerakkan ekonomi mikro kita. Agar perekonomiannya juga meningkat," tandasnya.

Untuk diketahui, Pemkot Malang telah mengalokasikan dana mencapai Rp 86 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang. Salah satunya untuk dana jaring pengaman sosial dampak Covid-19 sejumlah Rp 26,2 miliar.

Kemudian, untuk refocusing BTT (Belanja Tidak Terduga) dalam meningkatkan kapasitas penanganan Covid-19 di Kota Malang senilai Rp 2,15 miliar. Dana cadangan sebesar Rp 30,7 miliar. Serta, untuk penyediaan alat dan sarana prasarana kesehatan sebesar Rp 26,9 miliar.