Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pandemi covid-19 memang cukup berdampak pada perencanaan pembangunan Kota Malang. Karena sederet megaproyek dan proyek fisik lainnya terpaksa diundur dan dibatalkan untuk sementara waktu. Hal itu sebelumnya juga sudah ditegaskan pemerintah pusat, agar penanganan pandemi covid-19 lebih maksimal lagi.

Baca Juga : Musrenbang RKPD via Teleconference, Ini Target Kota Malang 2021

 

Di Kota Malang sendiri, ada banyak proyek yang harusnya ditarget rampung pertengahan atau akhir tahun 2020 ini. Salah satunya adalah Mal Pelayanan Publik Kota Malang yang sebelumnya direncanakan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada Agustus mendatang.

Baca Juga : Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19 Mulai Disalurkan, Pemkot Malang Buat Skema Baru

 

Namum dengan kondisi saat ini, nampaknya target pembangunan dimungkinkan akan diundur. Meski pada dasarnya penyelenggaraan proyek Mal Pelayanan Publik di Alun-Alun Mal tersebut tak menggunakan APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan, rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik awalnya memang ditarget rampung Agustus tahun ini. Namun dengam kondisi ini, pihaknya tak mungkin memaksakan pembangunan tersebut.

"Kami tetap harus realistis, meski berkas proposal kepada Bank Jatim selaku pihak yang akan memberi program CSR untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik sudah kami kirimkan," katanya.

Lanjutnya, pandemi covid-19 memang menjadi bencana non alam nasional yang memberi banyak dampak. Berbagai aktivitas pembangunan pun banyak yang dihentikan sementara. Termasuk aktivitas perekonomian yang memang sudah terasa penurunannya.

Baca Juga : Libur Mal dan Pusat Perbelanjaan di Kota Malang Diperpanjang 14 Hari Lagi

 

Mal Pelayanan Publik sebelumnya didesain untuk melayani sekitar 400 izin dan non perizinan. Selain layanan publik yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) Kota Malang, juga akan disediakan layanan bagi berbagai instansi.

Baca Juga : Pemda yang Tidak Alokasikan Dana untuk Penanganan Covid-19 Akan Kena Sanksi

 

Mulai dari layanan perizinan dari Disnaker-PMPTSP sampai urusan imigrasi dan KUA akan dilayani di satu tempat.

Mal Pelayanan Publik sendiri akan dibangun di Alun-Alun Mal, lantai paling atas. Komunikasi dengan pihak penyewa Alun-Alun Mal pun telah dilaksanakan dan sudah melalui tahap penyelesaian desain.