Ilustrasi pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Melalui pernyataan resminya, Presiden Joko Widodo berulang kali mengingatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah dan lembaga terkait agar melakukan re-alokasi dan re-focusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia.

Baca Juga : THR Hanya untuk ASN Eselon III ke Bawah, Tidak Bagi Presiden, Menteri dan Kepala Daerah

Meski demikian, di lapangan masih terdapat pemerintah daerah yang belum mempersiapkan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mereka.

Baca Juga : Kejahatan Merajalela di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Kata Wali Kota Malang

Presiden Joko Widodo dalam keterangan resminya juga menyampaikan, masih ada beberapa daerah yang belum melaporkan terkait anggaran yang dipersiapkan untuk penanganan Covid-19.

Total ada sebanyak 103 daerah belum menganggarkan dana penyediaan jaring pengaman sosial. Sementara itu, 140 daerah lainnya belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19. Artinya, ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," ujarnya saat video conference di Istana Bogor, Selasa (14/4/2020).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menegur jajaran Kepala Daerah yang belum mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk penanganan Covid-19.

Sri Mulyani menjelaskan terkait masalah keuangan di daerah, pihaknya akan menahan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) jika pihak Pemda tidak segera melakukan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga : THR Hanya untuk ASN Eselon III ke Bawah, Tidak Bagi Presiden, Menteri dan Kepala Daerah

"Untuk daerah-daerah, tentu kami akan melihat. Tadi disebut bagaimana caranya memonitornya? Pusat dan Mendagri, kami sama-sama memonitor. Apa konsekuensinya bagi yang tidak lakukan? Kami bisa lakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi artinya kami sekarang betul-betul sangat serius," jelasnya saat Konferensi Pers secara video conference Selasa (14/4/2020).

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Tertanggal 9 April 2020, telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Dalam surat tersebut juga telah diatur mengenai penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro. Seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2020.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, hal ini untuk menunjukkan keseriusan dalam penanganan Covid-19 yang ditujukan secara khusus kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah agar mengalihkan pendanaan untuk pengamanan perekonomian nasional.

Banyak pemerintah daerah masih ragu-ragu untuk mengalihkan pendanaan APBD-nya. Padahal, terdapat instruksi Presiden Joko Widodo yang sudah sangat jelas mengenai hal itu dan agar dapat disegerakan.