Presiden Jokowi. (Foto: Kominfo)
Presiden Jokowi. (Foto: Kominfo)

MALANGTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran bagi penanganan Covid-19.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membuat pedoman bagi daerah dalam melakukan refocusing serta realokasi anggaran dan kegiatan. Sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Baca Juga : Turut Terdampak Covid-19, Pembangunan Rest Area Terminal Madyopuro Ditunda

"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," tegasnya saat memimpin sidang kabinet paripurna melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/04/2020).

Jokowi mencermati ada sejumlah daerah yang belum melakukan refocusing dan realokasi anggaran tersebut. Maka dari itu, Jokowi meminta agar kepala daerah yang masih tidak merespons untuk segera ditegur.

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," timpalnya.

Jokowi mencatat, setidaknya terdapat 103 daerah yang belum melakukan realokasi dan menganggarkan jaring pengaman sosial dalam APBD mereka.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Ada pula 140 daerah yang diketahui belum melakukan antisipasi terhadap dampak ekonomi yang bakal ditimbulkan.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan

Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19. "Artinya ada diantara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," ungkapnya.

Ia menegaskan kepada jajarannya, baik di pusat maupun daerah, agar mendayagunakan seluruh kekuatan dan upaya pada penanganan Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun menangani dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.