JATIMTIMES - DPRD Jawa Timur (Jatim) menepis isu adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan dalam perubahan APBD tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.
“Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat,” jelasnya, Kamis (4/9/2025).
Baca Juga : Sambut Kapolda Jatim ke Kota Kediri, Mbak Vinanda Dorong Kebersamaan Wujudkan Kediri Aman
Lebih lanjut, DPRD Jatim memastikan perubahan APBD 2025 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Program yang tidak mendesak seperti kunjungan kerja ke luar negeri, dipastikan dihapus.
Legislator Fraksi PDIP ini memastikan, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri akan dialihkan ke program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap program yang diusulkan diarahkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang saat ini paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial.
"Sepanjang tahun 2025, DPRD Jatim tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Itu komitmen kami agar anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Deni menambahkan, DPRD Jatim berkomitmen mengawal program-program prioritas, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar kembali kepada rakyat. Fokus utama kami adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan membiayai hal-hal yang tidak mendesak,” ujar Deni.
Sejalan dengan itu, anggota Komisi A DPRD Jatim Yordan Batara Goa juga menegaskan bahwa anggaran kunker luar negeri senilai Rp19 miliar resmi dialihkan ke program sosial yang lebih menyentuh masyarakat.
“Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan teman-teman di desa, pasar murah, dan bansos sembako. Sejauh itu,” ujar Yordan, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim dari Dapil Surabaya.
Baca Juga : Rangkaian Demo di Kota Malang Sempat Ganggu Aktivitas Warga, Ketua DPRD Apresiasi Semua Berujung Damai
Menurut Yordan, keputusan tersebut lahir dari kajian fraksi yang menilai anggaran akan lebih efektif bila langsung menyasar kelompok masyarakat kecil, terutama mereka yang masuk kategori desil satu dan dua atau keluarga miskin.
“Terkait penganggaran, yang kemarin kita bicarakan tentang anak-anak desil satu dan desil dua kategori miskin ditambah. Kita alihkan untuk apresiasi seniman, serta pelatihan teman-teman ekonomi di desa lewat koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Yordan, alokasi juga diperkuat untuk program pasar murah dan bantuan masyarakat. Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Dialokasikan bantuan masyarakat, pasar murah. Selain menunjang kebutuhan masyarakat juga untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi, masyarakat yang paling terdampak,” tegas Yordan.
