JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Jawa Timur (Jatim) sepakat menghapus anggaran perjalanan dinas ke luar negeri. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf.
Legislator Fraksi PKB itu menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai respons atas gelombang aksi massa di beberapa daerah akhir-akhir ini. Selain itu, penghapusan anggaran dinas luar negeri dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga : Program Jaga Warga Terpadu, GM FKPPI Jatim Siap Sinergi dengan Polri
"Sekarang itu kan, karena ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita melakukan, menangkap dan menindaklanjuti instruksi dari presiden terkait moratorium itu," ungkap Musyafak, Rabu (3/9/2025), di gedung DPRD Jatim.
Ia menyebut, total alokasi anggaran perjalanan dinas luar negeri semula hampir mencapai Rp19 miliar. Dana tersebut tadinya disiapkan untuk membiayai dinas luar negeri DPRD dan pejabat Pemprov Jatim.
"Baik eksekutif maupun legislatif, kita takedown semua untuk kunjungan luar negeri. Yang semula dianggarkan hampir 19 miliar, maka itu semua kita kembalikan untuk program kemasyarakatan, yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan oleh masyarakat," bebernya.
"Sehingga tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri dan kita kembalikan kepada OPD untuk dianggarkan bagi kepentingan masyarakat," sambung Musyafak.
Lebih lanjut, Musyafak menilai saat ini kondisi ekonomi masyarakat tengah lesu. Kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah, menurutnya, juga berdampak pada aspek sosial-ekonomi masyarakat.
"Lebih-lebih dalam kondisi yang sekarang lagi ekonomi kurang bagus dan juga banyaknya pengangguran serta sulitnya teman-teman kita dalam mencari rezeki dengan cara-cara yang kemarin mungkin bisa jual di kaki lima, sekarang sepi. Di toko-toko juga sepi," paparnya.
Baca Juga : APBD Malang 2025 Disesuaikan, Pemkot Pastikan Program Prioritas untuk Warga Tetap Jalan
Karena itu, adanya penghapusan anggaran dinas luar negeri ini sekaligus merupakan bentuk kepekaan jajaran DPRD bersama Pemprov Jatim atas kondisi masyarakat. Ia tak ingin kecemburuan sosial semakin tumbuh di masyarakat.
"Itu bagian daripada kita merespons dengan adanya kejadian-kejadian yang sudah ada. Bahkan semua teman-teman DPRD, kita minta untuk bisa menjaga diri, tidak memancing kecemburuan, tidak menampilkan flexing-flexing yang menyebabkan masyarakat itu bisa marah dengan kondisi yang ada," tandasnya.
