JATIMTIMES – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan truk yang telah dinormalisasi dimensinya kepada perwakilan sopir di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur.
Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan kendaraan over dimension over load (ODOL) sekaligus langkah mendukung terwujudnya zero ODOL di Jawa Timur pada tahun 2027. Untuk diketahui bahwa zero ODOL 2027 adalah program pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Baca Juga : Berita Duka: Bassist Legendaris God Bless Donny Fattah Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun
Khofifah menegaskan bahwa normalisasi dimensi kendaraan merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan.
"Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam normalisasi kendaraan ODOL. Insya Allah kalau kita gerak bersama Jawa Timur Zero ODOL Tahun 2027,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, pengukuran kendaraan dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur sejumlah 209 unit milik anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Dari 238 unit, telah dikeluarkan spesifikasi teknis dimensi kendaraan dan wajib untuk dilakukan normalisasi pada 160 unit kendaraan yg diukur oleh BPTD Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, seluruh proses normalisasi tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara bertahap, termasuk dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan kepada pemilik kendaraan perorangan yg sekaligus sebagai sopir yang belum mampu melakukan normalisasi.
"Proses normalisasi semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan," katanya.
Baca Juga : Pemkot Kediri Bersama Kejari Kota Kediri Sediakan Sembako Murah
Menurut Khofifah, langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi lebih luas dari para pelaku usaha transportasi dan komunitas pengemudi untuk ikut menyesuaikan dimensi kendaraan sesuai regulasi.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa pengendalian kendaraan ODOL bukan semata-mata persoalan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan seluruh pengguna jalan. Kendaraan dengan dimensi berlebih dan muatan berlebih terbukti meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL tidak hanya berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur, tetapi juga berpengaruh pada kelancaran distribusi logistik nasional serta efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk rencana aksi keselamatan (RAK).
"Di tengah penguatan logistik nasional, ODOL justru bisa menjadi penghambat. Kerusakan jalan akibat beban berlebih akan mempengaruhi efektivitas distribusi dan keselamatan," imbuhnya.
