Pemkab Malang Upayakan Warga bukan Peserta BPJS Divaksin Sinovac

Jan 27, 2021 19:53
Petugas ketika melakukan pendataan sesaat setelah vaksin Covid-19 tiba di Kabupaten Malang (Foto : Istimewa)
Petugas ketika melakukan pendataan sesaat setelah vaksin Covid-19 tiba di Kabupaten Malang (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sedang mencari cara agar masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tetap berhak mendapatkan jatah vaksin Covid-19.

”(Terkait masyarakat yang tidak terdaftar BPJS, red) nanti nunggu dulu kebijakan dari pusat, kemudian berapa yang datang. Sementara ini ketersediaannya masih 7 ribu (vial), kita mengejar tapi barangnya tidak tersedia, bagaimana,” kata Bupati Malang Sanusi saat ditemui usai menghadiri agenda pemerintahan di Anusapati, Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (27/1/2021) petang.

Baca Juga : Beredar Informasi di Group WA, Bupati Jember Minta OPD Susun RKB BTT, Ini Kata Sekda

Sanusi menjelaskan target terdekat prioritas vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan (nakes). ”Nanti kita bicarakan, sementara ini yang didahulukan nakes dan Aparatur Sipil Negara (ASN), itu akan kita prioritaskan sesuai dengan ketentuan,” ungkap dia.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, menuturkan jika saat ini hanya masyarakat yang memiliki BPJS saja yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan Vaksin Covid-19. ”Yang tercatat sementara ini, dan yang divaksin Covid-19 kaitannya dengan BPJS,” terangnya saat ditanya terkait kriteria masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19.

Oleh karenanya, dijelaskan Wahyu, Pemkab Malang akan berupaya agar masyarakat yang tak ber-BPJS tetap bisa menerima vaksin Covid-19. ”Akan tetap ada (vaksin untuk masyarakat non BPJS, red), tapi nanti ada kebijakan lain dari pemerintah pusat. Tergantung Kemenkes (Kementrian Kesehatan) nanti kebijakannya seperti apa,” lugasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo, membenarkan jika sejauh ini masyarakat yang diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19, memang diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki BPJS. ”Datanya (masyarakat penerima vaksin) adalah berdasarkan pada data peserta BPJS. Baik itu BPJS yang penerima bantuan iuran dari (pemerintah) pusat, maupun penerima bantuan dari (pemerintah) daerah,” terangnya.

Berapa masyarakat di Kabupaten Malang yang telah mengantongi jaminan BPJS?

Arbani mengaku jika sampai saat ini pihaknya tidak bisa memperkirakan datanya secara rinci. Alasannya, karena data semacam itu hanya dimiliki oleh pihak BPJS.

Namun yang terang, Dinkes Kabupaten Malang telah mengajukan sekitar 8 ribu nakes, untuk bisa menerima vaksin. Dari jumlah yang telah diajukan tersebut, yang lolos verifikasi hanya 4.170 orang. ”Kami hanya bisa mengusulkan untuk nakes, kemarin ada 8 ribu sekian. Tapi untuk peserta BPJS ada berapa di Kabupaten Malang, kami tidak tahu secara keseluruhan, karena yang tahu pihak BPJS,” dalihnya.

Baca Juga : Datangkan Mobile Lab, ASN di Kabupaten Malang Bakal Jalani Swab Massal

Menurut Arbani, langkah pemerintah pusat termasuk Pemkab Malang yang saat ini berupaya agar masyarakat yang tidak memiliki BPJS tetap bisa divaksin, disinyalir semata-mata dilakukan agar tercipta kekebalan kelompok atau Herd Immunity.

”Di Kabupaten Malang, 70 persen penduduk sudah harus divaksinasi. Mungkin dengan jumlah itu sudah cukup, dan akan terjadi herd immunity,” tukasnya.

Sekedar diketahui, merujuk pada data yang dihimpun Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, yang dirilis pada Jumat (22/1/2021) jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.654.448 .

Sehingga, untuk mewujudkan Herd Immunity di Kabupaten Malang setidaknya ada sekitar 1.858.113 pendudduk yang diproyeksikan bakal disuntik vaksin Covid-19.

 

Topik
vaksin sinovacBerita Malangherd immunity

Berita Lainnya

Berita

Terbaru