Beredar Informasi di Group WA, Bupati Jember Minta OPD Susun RKB BTT, Ini Kata Sekda

Jan 23, 2021 15:45
Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano (dok : Jatim TIMES)
Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano (dok : Jatim TIMES)

JEMBERTIMES - Kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di bawah kepemimpinan Bupati Faida di masa menjelang habis jabatannya nampak semakin kacau balau dan semrawut. 

Apalagi akhir pekan, beredar informasi di group WhatsApp (WA) pejabat Kabupaten Jember terkait bupati memerintahkan OPD untuk menyusun Rencana Kerja Belanja dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). 

Baca Juga : Datangkan Mobile Lab, ASN di Kabupaten Malang Bakal Jalani Swab Massal 

 

Hal itu membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano, angkat suara. 

Menurutnya, ada dua kebijakan yang saat ini menjadi sumber kegaduhan para pejabat maupun aparatur sipil negara di Pemkab Jember. 

Sumber kegaduhan pertama, yakni beredarnya perintah dari Bupati Jember melalui group WA kepada 16 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Belanja dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). 

"Perintahnya ini melalui WA, bukan perintah tertulis. Ini bikin bingung kepala OPD yang melaporkan pada saya. Nah, dasar pencairan BTT tersebut adalah Perbup No 1 Tahun 2021 tentang APBD 2021. Kita tahu Perbup itu diundangkan tanpa pengesahan dari Gubernur Jatim. Lha bagaimana akan mencairkan anggaran kalau Perbup itu tidak memiliki legal standing?" terang Mirfano, Sabtu (23/1/2021).

Terhadap masih adanya pemaksaan penerapan perbup, Mirfano mengaku sudah melaporkan hal itu kepada Gubernur Jatim, pekan ini. Begitu juga dengan sumber kegaduhan lain yakni pengundangan KSOTK 2021 yang dijadikan dasar untuk pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas untuk seluruh jabatan. 

"Dengan diundangkannya KSOTK 2021, maka seluruh jabatan akan demisioner. Selanjutnya pengangkatan seluruh jabatan Plt, maka ada perubahan status hukum terhadap status pejabat definitif sebelumnya. Maka, itu artinya telah pergantian jabatan yang itu dilarang oleh UU Pilkada," ujarnya.

Dia menegaskan, pengangkatan pejabat Plt hanya dilakukan pada posisi kosong dan diisi oleh pejabat yang pangkatnya setara atau lebih tinggi. Selanjutnya, seluruh pejabat sengaja dijadikan statusnya oleh Bupati Faida hanya sebagai staf saja. 

"Pembebasan tugas jabatan menjadi staf itu sesuai aturan seharusnya melalui pemeriksaan atasan langsung. Sesuai PP 53 tahun 2010," ujarnya.

Baca Juga : Ada Pegawai Meninggal karena Covid, Sekda Kabupaten Malang Ubah Skala WFH Menjadi 90 Persen 

 

Sekedar diketahui, Surat Gubernur Jatim No. 131/719/011.2/2021 tanggal 15 Januari 2021 menyatakan, bahwa mengingat surat keputusan Bupati Jember tentang pembebasan sementara dari jabatan Sekretaris Daerah, beberapa pejabat eselon ll, lll dan lV dan kemudian menunjuk Plt adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh Plt maka kebijakan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum. 

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mengimbau agar seluruh pejabat dan ASN tetap tenang dan menyikapi masalah yang kita hadapi dengan pikiran yang jernih. Terhadap perintah menyusun RKB  yang bersumber dari WA atau lisan tanpa perintah tertulis agar diabaikan. Jika ada perintah tertulispun dimohon agar kepala OPD berkonsultasi dengan kami," terangnya. 

Atas kekisruhan birokrasi dan status ASN serta pejabat di Pemkab Jember tersebut, Bupati Jember Faida enggan memberikan penjelasan terhadap media. 

 

 

Topik
Bupati Jember Faida Sekda Jember perintah bupati jember kisruh pemkab jember berita kabupaten jember

Berita Lainnya

Berita

Terbaru