Gelar Musrenbang, Bappeda Ajak Disabilitas Jadi Agen Pembangunan Kota Malang

Jan 26, 2021 17:40
Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kiri) saat mengisi kegiatan Musrenbang Disabilitas di NCC Balai Kota Malang, Selasa (26/1/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kiri) saat mengisi kegiatan Musrenbang Disabilitas di NCC Balai Kota Malang, Selasa (26/1/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Peran serta kelompok disabilitas menjadi satu elemen yang dilibatkan dalam pembangunan di Kota Malang. Usulan, masukan, dan inovasi-inovasi dibahas bersama dalam gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Disabilitas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, di NCC Balai Kota Malang, Selasa (26/1/2021).

Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu mengungkapkan keterlibatan kelompok Disabilitas dalam penyusunan pembangunan daerah menjadi hal yang penting. Hal tersebut, juga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah yang harus melibatkan semua unsur stakeholder.

Baca Juga : Musrenbang Anak, Kota Malang Perkuat Komitmen Sebagai Kota Layak Anak 

 

"Ini salah satu upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengikutsertakan, keberpihakan dan partisipasi bagi penyandang disabilitas Kota untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Malang," ujarnya.

Dalam musrenbang kali ini, menurut Dwi, setiap usulan kegiatan yang disampaikan akan dikaji dan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. Dengan begitu, diharapkan kesejahteraan masyarakat, utamanya kaum disabilitas, dapat terpenuhi. "Penetapan ide dan gagasan, serta merumuskan dan menyampaikan kegiatan prioritas terhadap kesejahteraan disabilitas untuk pembangunan daerah tahun 2022," jelasnya.

Lebih jauh, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan apa yang menjadi masukan dan usulan dalam Musrenbang kali ini nantinya akan disesuaikan dengan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Sehingga apa yang menjadi komitmen kita semua, apa yang saat ini kita musyawarahkan tentu sudah dibuat rambu-rambunya, disesuaikan dengan isu strategis yang ada di provinsi hasil breakdown isu strategis nasional," jelasnya.

Baca Juga : Penanganan Covid-19 Jadi Salah Satu Prioritas RKPD 2022 Kota Malang 

 

Sutiaji menyebut, di tahun lalu saja sudah 55 persen usulan dari kelompok disabilitas yang masuk dalam RKPD tahun 2021. Sisanya, akan diselaraskan agar strategis dan bisa masuk ke dalam penyusunan RKPD tahun 2022.

"Kami berharap banyak acara Musrenbang disabilitas akan menelurkan hal-hal yang menjadi jembatan, ide-ide kalian (kelompok disabilitas) bisa kami akomodir. Tak sekedar usulan, tapi juga implementasi di lapangan," pungkasnya.

Topik
Berita Malang Musrenbang Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru