Ada Pegawai Meninggal karena Covid, Sekda Kabupaten Malang Ubah Skala WFH Menjadi 90 Persen

Jan 22, 2021 18:52
Suasana sejumlah kantor OPD yang terletak di area Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang yang memilih untuk memberikan pelayanan secara daring karena ada beberapa pegawai terpapar Covid-19 (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Suasana sejumlah kantor OPD yang terletak di area Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang yang memilih untuk memberikan pelayanan secara daring karena ada beberapa pegawai terpapar Covid-19 (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Menjelang berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara daring. 

Persentase pegawai yang kerja di kantor dan rumah pun diubah. Jika sebelumnya dalam penerapan PPKM, persentase pegawai yang Work From Home (WFH) hingga 75 persen dan Work From Office 25 persen, menjagi WFH 90 persen dan WFO 10 persen. 

Baca Juga : Beralih ke Daring Karena Ada Pegawai Terpapar Covid, Bupati Sanusi Instruksikan Swab Massal

 

”Sementara ini ada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia), ditambah sekarang DPKPCK (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya), hingga DLH (Dinas Lingkungan Hidup),” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, saat dikonfirmasi terkait pelayanan daring.

Selain beberapa kantor OPD yang terletak di area Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, dijelaskan Wahyu, sejumlah kantor pemerintahan yang berlokasi di Pendopo Panji, Kepanjen juga ada yang dikabarkan lockdown.

”Selain di Pendopo kota (Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang), beberapa kantor yang ada di Kepanjen juga ada yang itu (daring, Red),” imbuhnya.

Seperti yang sudah diberitakan, selain beberapa OPD yang telah disebutkan tadi, juga ada beberapa kantor pemerintahan yang juga memilih untuk memberikan pelayanan secara daring.

Di antaranya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dikabarkan juga menerapkan pelayanan kepada masyarakat secara online.

Diterangkan Sekda Kabupaten Malang, sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Malang yang memilih untuk Lockdown tersebut, lantaran ada beberapa pegawai pemerintahan yang dikabarkan terpapar Covid-19.

”Kalau yang terlaporkan sampai dengan saat ini ada 11 (pegawai Pemkab Malang yang terpapar Covid-19, red). Sedangkan yang meninggal dunia, infonya kemarin ada 2 orang,” jelasnya.

Baca Juga : BPS Kota Malang Rilis Sensus Penduduk 2020, Laju Pertumbuhan Penduduk 0.27 % Pertahun

 

Menurut Wahyu, sejumlah pegawai pemerintahan yang dikabarkan terpapar Covid-19 tersebut, tidak semuanya berasal dari kantor OPD yang memutuskan untuk memberikan pelayanan secara online. ”Itu memang tidak (semuanya, red) ada di situ yang terkena (positif Covid-19). Tapi karena kantor OPD-nya berdekatan, akhirnya mereka sepakat (Lockdown, red) guna memutus mata rantai penularan,” tegasnya.

Meski sejumlah kantor OPD memutuskan untuk Lockdown, namun Wahyu memastikan jika kebijakan tersebut tidak sampai mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Alasannya, karena selama PPKM, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, perkantoran juga diwajibkan untuk menerapkan Work From Home (WFH) hingga 75 persen. ”Tidak (mempengaruhi kinerja pelayanan masyarakat), karena walaupun kita WFH, tapi tidak sampai 100 persen,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Wahyu, lantaran ada beberapa pegawai yang dikabarkan terpapar Covid-19, membuat kebijakan WFH yang diterapkan di sejumlah OPD skalanya ditingkatkan menjadi 90 persen. ”Jadi kalau sesuai ketentuan (Instruksi Menteri Dalam Negeri) WFH kan 75 persen, tapi karena ada yang Lockdown jadi kita buat ini (WFH) menjadi 90 (persen),” ujarnya.

Sedangkan 10 persen pegawai OPD yang masih diwajibkan untuk ngantor tersebut, salah satunya meliputi para Kepala OPD. ”Jadi untuk Kepala OPD, kemudian pejabat eselon III, sama yang melayani surat-surat masih ada di kantor. Sedangkan yang lainnya online,” tandasnya.

Topik
Berita Malang Covid 19 Sekda Kabupaten Malang pegawai pemkab malang positif covid

Berita Lainnya

Berita

Terbaru