Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) saat Rakor Persiapan PPKM bersama Gubernur Jawa Timur secara virtual di NCC Balai Kota Malang, Senin (11/1). (Foto: Humas Pemkot Malang).
Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) saat Rakor Persiapan PPKM bersama Gubernur Jawa Timur secara virtual di NCC Balai Kota Malang, Senin (11/1). (Foto: Humas Pemkot Malang).

MALANGTIMES - Menyusul dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hari ini (Senin, 11/1/2021), di Kota Malang masih belum diberlakukan penyekatan.

Ya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam hal ini menjalankan PPKM dengan kearifan lokal. Dalam artian, aturan Mendagri nomor 1 tahun 2021 dilakukan beberapa modifikasi.

Baca Juga : Boleh Gelar Hajatan Saat PPKM, Warga Kota Batu Harus Patuhi ini!

 

Modifikasi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kota Malang yang ditandatangi Wali Kota Malang Sutiaji.

Meski kebijakan itu mulai dijalankan, namun Pemkot Malang masih belum melakukan penyekatan di perbatasan kota. Sutiaji menyebut, terkait pembatasan akses keluar masuk perorangan itu masih dalam tahapan pembahasan.

"Penyekatan kami belum akan melakukan, nanti secara teknis itu akan dikoordinasikan," ujarnya saat ditemui usai Rakor Persiapan PPKM bersama Gubernur Jawa Timur secara virtual di NCC Balai Kota Malang, Senin (11/1/2021).

Sutiaji menjelaskan, penerapan penyekatan dalam PPKM di wilayah Jawa Timur baru dilakulan oleh Surabaya. Yakni di tiga titik utama pintu masuk, seperti di Tambak Oso Wilangun, Cito, dan Suramadu.

"Penyekatan itu baru Surabaya, itu ada tiga karena di sana kan jelas pintu masuknya. Kami pun ini masih koordinasi, karena kan mobilitas orang yang bekerja di industri itu seperti apa," jelasnya.

Adapun, kebijakan kearifan lokal yang dilakukan Pemkot Malang yakni berkaitan dengan jam operasional tempat usaha. Di mana jam operasional tersebut diberlakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Sutiaji mengatakan, dilakukannya modifikasi itu dengan mempertimbangkan aktivitas kegiatan keagamaan.

"Kenapa kita ambil penutupan pukul 20.00 WIB, karena solat isya itu sekarang dimulai pukul 19.11 WIB.  Nanti itu mesti adzan di jam segitu, terus salat biasanya pukul 19.30 WIB baru selesai. Artinya pembatasan di mal  nanti kita akan lihat pukul 20.00 WIB sudah mati semua lampu di mal, di resto, dan di rumah-rumah makan," terangnya.

Pihaknya berharap, dengan diterapkannya PPKM selama kurang lebih dua pekan ke depan ini, disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan akan semakin meningkat.

"Harapannya kami, ini tertib dan yang terpenting bagaimana menguatkan kedisiplinan di masyarakat. Karena sekarang sudah bukan 3M lagi, tapi 5 M. Yaitu, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Ketika kita membatasi mobilitas kalau nggak perlu ya nggak usah keluar," tandasnya.

Selanjutnya, dalam SE Nomor Tahun 2021, dicantumkan beberapa poin lain. Diantaranya diwajibkan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Malang melaksanakan Protokol Kesehatan.

Baca Juga : Polisi Singgung Kendaraan Operasional Kades, Bupati Sanusi Siap Menganggarkan

 

Kemudian Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan.

Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online. Sedangkan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan.

Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan, yakni kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 25 persen) dengan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang dilakukan sesuai dengan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB.

Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB. Lalu, kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Serta, tempat ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol Kesehatan.

Sebagai informasi, penerapan PPKM di wilayah Provinsi Jawa Timur diberlakukan di 11 kabupaten/kota. Diantaranya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, dan Kota Madiun.

Khusus wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya, dasar penerapannya mengikuti instruski Mendagri nomor 1 tahun 2021. Kemudian, untuk Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Ngawi berdasarkan status kezonaan yakni zona merah dalam peta BNPB.

Sedangkan, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun diterapkan karena memenuhi empat kriteria indikator yang diterapkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN).