MALANGTIMES - Belum lama ini, Menteri Agama (Menag) RI KH Yaqut Cholil Qoumas meminta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk terus berusaha meminimalisir paham dan gerakan intoleransi dan radikalisme. Ia menyatakan, tugas mahasiswa PTKI adalah melakukan counter atas narasi-narasi keagamaan yang intoleran dan radikal.
Kepada MalangTIMES, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang) Prof Dr Abdul Haris MAg menyatakan, salah satu caranya untuk melakukan itu adalah melalui pendidikan di ma'had.
Baca Juga : Kemenag Beri Penghargaan UIN Malang sebagai PTKI dengan Mahasiswa Asing Terbanyak
"Kita di UIN Maulana Malik Ibrahim itu melalui ma'had, dimana mahasiswa baru itu harus di pesantren selama 2 semester," katanya saat dihubungi melalui telepon.
Selama di ma'had, mahasiswa akan mendapatkan pendidikan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.
"Ini akan membekali para mahasiswa agar mereka punya paham keagamaan yang moderat, yang toleran, dan sangat Indonesia," ucapnya.
Upaya untuk men-counter narasi-narasi keagamaan yang intoleran dan radikal sendiri terus ditekankan kepada mahasiswa UIN Malang. Sehingga, mahasiswa UIN Malang menjadi mahasiswa yang agamis namun tetap toleran dan moderat.
"Dan mereka rata-rata membuat wacana-wacana yang konstruktif dan positif untuk paham keagamaan," imbuhnya.
Prof Haris sendiri tidak memungkiri kemungkinan adanya mahasiswa baru yang pada saat SMA mendapatkan paham keagamaan yang radikal. Untuk itu, pihaknya akan terus menekankan Islam yang moderat pada mereka.
Baca Juga : Kegabutan Mahasiswa UIN Malang, Lahirkan Aplikasi Keren
"Maka tugas kita di perguruan tinggi ini harus menetralisir dan memberi wawasan bahwa beragama Islam dengan baik itu bukan berarti kemudian bermusuhan, bentrok, dan intoleran," tandasnya.
Untuk diketahui, belum lama ini Kemenag memberikan penghargaan kepada UIN Malang sebagai PTKI dengan jumlah mahasiswa asing terbanyak.
Jumlah mahasiswa asing di UIN Malang mencapai 490 lebih mahasiswa dari 42 negara. Beberapa negara itu di antaranya Arab Saudi, Aljazair, India, Rusia, Singapura, Libya, Suriah, Mesir, Pakistan, Thailand, Yudan, Yaman, Ethiopia, Pantai Gading, dan Brunei Darussalam.
