Pemkab Malang Berikan Suntikan Dana Rp 5 Miliar untuk Operasional Vaksinisasi

Dec 25, 2020 20:23
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto saat ditemui awak media di sela-sela agenda kerjanya. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto saat ditemui awak media di sela-sela agenda kerjanya. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 

MALANGTIMES - Di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah menyiapkan anggaran untuk persiapan kegiatan operasional vaksinasi dari Pemerintah Pusat, sebesar Rp 5 miliar. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, mengungkapkan, bahwa Pemkab Malang sudah menyediakan anggaran tersebut yang bukan termasuk dari alokasi BTT (Belanja Tidak Terduga). 

Baca Juga : Bupati Sanusi Bakal Tertibkan Penjual dan Pembeli Terompet

"Di tahun 2021 kebijakan pemerintah pusat yang akan menggratiskan untuk vaksin Covid-19, untuk dukungan operasionalnya kami sudah mengalokasikan. Tapi tidak di BTT, tetapi di belanja programnya Dinas Kesehatan sekitar Rp 5 miliar," ungkapnya usai hadir dalam agenda di Ruang Anusapati, Pendopo Agung Kabupaten Malang. 

Tomie menjelaskan alasan mengapa untuk pendanaan kegiatan operasional vaksinasi tersebut tidak berasal dari BTT, dikarenakan anggaran BTT sebesar Rp 5 miliar sudah disiapkan untuk persiapan penanganan bencana alam. 

"Di Kabupaten Malang khusus untuk di BTT itu kami menganggarkan untuk belanja bencana alam itu sudah kita alokasikan sebesar Rp 5 miliar," jelasnya. 

Maka dari itu, pola penggunaan BTT untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021 akan berbeda dengan tahun 2020. 

Disampaikan Tomie, bahwa dari masing-masing perangkat daerah akan turut serta dalam pemulihan dampak dari pandemi Covid-19. 

"Kegiatan kaitannya dengan covid, baik dari bidang kesehatan maupun yang dampak ekonomi, dampak sosial itu tidak hanya bisa dilaksanakan melalui belanja tidak terduga, tetapi dapat dilaksanakan dengan pola belanja langsung atau belanja program di masing-masing perangkat daerah," paparnya. 

Pasalnya, lanjut Tomie, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan bahwa di tahun 2021, pandemi Covid-19 masih sama halnya dengan tahun 2020 yakni tergolong sebagai bencana non-alam. 

Baca Juga : Komitmen Ciptakan Zona Integritas, Ini Langkah Awal yang Akan Dilakukan Bupati Sanusi

Sementara itu, Tomie juga menuturkan, bahwa terdapat penekanan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang dapat dimungkinkan di tahun 2021 terjadi kembali re-alokasi dan re-focusing anggaran yang sama dengan tahun 2020. 

"Nah kalau itu dimungkinkan, berarti kan kembali regulasi dari pusat nanti bagaimana, ya di daerah pasti melakukan itu. Berapa besarannya, berapa persentasenya, nanti kan ada. Apakah seperti di tahun 2020 yang harus me-realokasikan 50 persen belanja modal atau belanja barang dan jasa, di mana tahun depan itu berbeda pengelolaannya," terangnya. 

Lanjut Tomie, bahwa di tataran Pemerintah Desa juga dialokasikan Dana Desa untuk digunakan membantu pemulihan dampak pandemi Covid-19, dengan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai). 

"Tahun depan (2021, red), kami sudah sampaikan, tolong itu juga menjadi perhatian untuk para kepala desa," tutupnya. 

Sebagai informasi, bahwa untuk pemberian vaksin dari Pemerintah Pusat diberikan secara gratis. Namun untuk kegiatan operasionalnya di daerah, di bebankan kepada masing-masing Pemerintah Daerah melalui anggaran yang telah disiapkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
anggaran operasional vaksinvaksin covid 19 gratisoperasional vaksin kabupaten malangBappeda Kabupaten Malangberita kabupaten malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru