Komitmen Ciptakan Zona Integritas, Ini Langkah Awal yang Akan Dilakukan Bupati Sanusi

Dec 24, 2020 18:18
Bupati Malang Sanusi (depan, kanan) saat menandatangani komitmen pencanangan pembangunan zona integritas di Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Bupati Malang Sanusi (depan, kanan) saat menandatangani komitmen pencanangan pembangunan zona integritas di Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi instansi pemerintahan yang ada di Pemkab (Pemerintahan Kabupaten) Malang, yang kedapatan melakukan pelanggaran baik saat memberikan pelayanan maupun indikasi korupsi dan pungli.

Langkah tersebut, lanjut Sanusi, dilakukan guna mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Malang.

Baca Juga : Pemkab Malang Legowo Kehilangan Pundi-Pundi PAD selama Wisata Ditutup saat Pergantian Tahun

 

”Saya pastikan setiap pelanggaran yang terjadi maupun yang ditangani Inspektorat (Kabupaten Malang), tidak akan pernah ada toleransi. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuannya, bila ada temuan pasti akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan,” tegasnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemkab Malang ini berharap, di tahun 2021 mendatang seluruh instrumen pemerintahan di Kabupaten Malang, mulai dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Kecamatan, hingga Pemdes (Pemerintah Desa) sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI).

”Semua harus melayani dengan baik, mempunyai itikad yang bagus, pola pikir kita harus berorientasi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga ke depan semua bisa mewujudkan zona integritas,” ungkapnya.

Tahapan selanjutnya, dijelaskan Sanusi, jika mayoritas instansi di Pemkab Malang telah menerapkan zona integritas. Maka langkah yang akan dilakukan adalah mewujudkan WBK dan WBBM.

”Memang tahapannya zona integritas dulu, zona integritas sudah ada kriterianya dari Inspektorat maupun dari Kemenpan. Kalau kriteria itu dilakukan, nanti baru Menpan akan keluarkan sertifikat Kabupaten Malang jadi wilayah WBK,” terangnya.

Menurut Sanusi, untuk mendapatkan predikat WBK tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, diakui Sanusi, Pemkab Malang beberapa waktu lalu sempat mengajukan WBK, tetapi gagal memperoleh predikat tersebut.

Baca Juga : Siapkan SOP Khusus, Bupati Sanusi Optimis 2021 Semua Instansi di Pemkab Malang Terapkan ZI

 

”Sejauh ini belum ada yang WBK maupun WBBM, yang ada hanya zona integritas. Sebelumnya ada 6 (instansi di Pemkab Malang, red) yang sudah mengajukan ke Kemenpan, tapi yang lulus belum ada,” imbuhnya.

Oleh karenanya, kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, meminta kepada seluruh jajarannya agar mewujudkan bersama zona integritas. Yakni dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta menghindari segala bentuk praktik korupsi maupun pungli.

”Judes saat memberikan pelayanan saja gagal dapat WBK, dianggap melayani dengan kurang baik. Apalagi narik duit (pungli, red),” tukasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Berita Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru