Optimalkan Layanan Kependudukan, Pemkab Malang Gandeng 5 OPD

Dec 14, 2020 17:01
Bupati Malang Sanusi (kiri, pakai peci) saat menyerahkan data kependudukan secara simbolis kepada 5 OPD saat menghadiri agenda launching dan workshop pemanfaatan data kependudukan (Foto: Ashaq Lupito/ MalangTIMES)
Bupati Malang Sanusi (kiri, pakai peci) saat menyerahkan data kependudukan secara simbolis kepada 5 OPD saat menghadiri agenda launching dan workshop pemanfaatan data kependudukan (Foto: Ashaq Lupito/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Guna mengoptimalkan pelayanan data kependudukan, Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang melalui Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), menggandeng 5 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain yang ada di Kabupaten Malang.

Dijelaskan Plt (Pelaksana tugas) Dispendukcapil Kabupaten Malang, Sirath Aziez, kelima OPD yang dimaksud tersebut meliputi Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang.

Baca Juga : 2021, PDAM Kota Malang Fokus Pemanfaatan Air Bawah Tanah

”Nanti mereka (5 OPD) bisa langsung mengakses data sesuai dengan kebutuhan. Mereka bisa masuk ke data Dukcapil tanpa harus ribet karena tidak harus komunikasi dengan Dukcapil," kata Sirath saat ditemui awak media usai menghadiri agenda launching dan workshop pemanfaatan data kependudukan, yang berlangsung di salah satu rumah makan yang ada di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (14/12/2020).

Dijelaskan Sirath, langkah Pemkab Malang dalam menggandeng beberapa OPD tersebut, telah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Yakni seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 102 tahun 2019, tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, serta Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga antara pemerintah dengan instansi.

”(Kelima, red) OPD itu pasti berkaitan dengan data kependudukan, karena memang yang dilayani adalah masyarakat. Jadi kalau melayani masyarakat harus punya data, kalau tanpa data pelayanannya tidak akan berjalan dengan maksimal," ungkapnya.

Meski sudah dibekali pelatihan dan workshop, namun Sirath menegaskan jika dengan adanya kerjasama antar instansi yang sudah terjalin, tetap ada batasan yang bisa diakses oleh kelima OPD tersebut.

"Sudah kita siapkan melalui sistem sesuai dengan apa yang diperlukan oleh tiap OPD. Sehingga akses untuk masing-masing OPD berbeda antara satu OPD dengan yang lainnya," ujarnya.

Sekedar informasi, dalam agenda launching dan workshop pemanfaatan data kependudukan pada hari ini, juga turut dihadiri oleh Bupati Malang, Sanusi, jajaran OPD Kabupaten Malang, camat se-Kabupaten Malang, perwakilan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, dan instansi terkait.

Baca Juga : Peringati Hari Jadi, PDAM Kota Malang Berbagi dengan Anak Yatim Piatu

Menurut Sanusi, dengan adanya kerjasama antara Dispendukcapil dengan beberapa OPD tersebut, diharapkan mampu menunjang akses pengurusan data kependudukan guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Malang.

”Nanti kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan hak pribadi dan hak sipilnya itu kita berikan kemudahan, mereka (warga Kabupaten Malang) akan mendapatkan pelayanan data kependudukan dengan cepat, tepat dan tanpa bayar,” tukas Sanusi.

 

Topik
Dispendukcapil Kabupaten MalangLayanan Kependudukan

Berita Lainnya

Berita

Terbaru