Suasana rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 di kantor DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Suasana rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 di kantor DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Progres Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2021 tengah dalam pembahasan legislatif.

Semua fraksi  DPRD Kota Malang pada dasarnya menyepakati isi dalam ranperda tersebut untuk segera diteruskan ke tahapan lebih lanjut. Namun, ada beberapa catatan yang diminta legislatif untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Baca Juga : Waduh, Mantan Ajudan Sebut Melania Bakal Ceraikan Trump Setelah Kalah Pilpres AS

Hal itu disampaikan dalam agenda rapat paripuran pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2020).

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan salah satu yang menjadi sorotan berkaitan dengan gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang selama ini banyak dikeluhkan. Pihaknya meminta Pemkot Malang lebih memperhatikan insentif bagi pekerja non-aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

"Ada satu yang menarik bagi saya, yaitu tentang gaji guru honorer. GTT, PTT atau apa pun bahasanya itu sangat tidak layak. Itu yang harus kita pikirkan. Belum lagi GTT guru-guru agama, baik itu guru agama Islam, Hindu, Kristen ataupun yang lainnya. Sehingga kami harapkan ada intensif untuk itu," ujarnya.

Made menilai, selama ini  pemberian intensif bagi GTT dibebankan kepada BOS (bantuan operasional sekolah) yang sistem pengaturannya diatur dan diserahkan oleh masing-masing kepala sekolah yang menaungi.

Hal inilah yang sekiranya bisa menjadi landasan untuk bisa menaikkan dana BOS dari APBD agar bisa mencukupi insentif GTT di Kota Malang.

"Karena itu dibebankan pada BOS dan kepala sekolah yang mengatur itu. Nah kalau memang masuk lewat BOS, sudah BOS-nya kita naikkan dari APBD. Karena kita tidak mau seperti perusahaan swasta diwajibkan membayar UMK (upah minimum kerja), tapi pemerintah malah di bawah UMK," imbuhnya.

Lebih jauh, menurut Made, para GTT sejatinya bisa mendapatkan persamaan insentif yang didapat oleh tenaga pendukung operasional kegiatan (TPOK) di Kota Malang, yakni sesuai UMR sektar Rp 2,9 jutaan. Sehingga tahun 2021, harapannya tidak akan ada lagi keluhan-keluhan dari para tenaga guru honorer.

"Sehingga kami menginginkan ada persamaan antara guru-guru honorer itu. Paling tidak di sisi pendapatan sesuai standar TPOK sekarang yang sudah ada di Kota Malang. Sejauh ini kan belum memenuhi karena diserahkan kepada sekolah masing-masing kebijakan itu," ungkapnya.

Baca Juga : DPRD Jatim Berharap Gubernur tak Pelit Berikan Anggaran Pertanian

Dalam agenda tersebut, hal lain yang juga disoroti masih berkutat pada sistem penanganan covid-19 dan recovery pertumbuhan ekonomi  tahum 2021 serta lainnya. Pihak legislatif mengharapkan Pemkot Malang memiliki inovasi yang mumpuni untuk peningkatan kedua hal tersebut.

Lebih lanjut, pembahasan Ranperda APBD 2021 ini akan digodok lagi melalui hearing-hearing dengan instansi terkait. Kemudian dibahas lebih lanjut lagi di tim banggar (badan anggaran), yang rencananya diputuskan pada 26 November 2020.

Made Berharap, agenda kali ini akan lebih menyempurkan draft Ranperda APBD Kota Malang 2021 sebelum pengesahan. "Semua nanti akan digodok lewat hearing diperdalam, kemudian membahas lewat banggar. Kemudian akan kita putuskan tanggal 26 november itu. Semoga dari pandangan fraksi tadi ada penyempurnaan dari R-APBD kita, sehingga fungsi dewan di bidang penganggaran oleh banggar bisa dilaksanakan dengan baik," tandasnya.