MALANGTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim berharap dan meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk terus memberikan tambahan anggaran untuk supporting pertanian. Hal ini agar bisa menjaga dan mempertahankan Jatim sebagai kota buffer stock pangan di Indonesia.
"Dukungan anggaran yang pro pertanian ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi. Mengingat fakta di lapangan sektor yang mampu tumbuh positif ketika pandemi adalah pertanian,"ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslacha, Jum'at (6/11/2020).
Lebih lanjut, Anik kembali mempertanyakan keseriusan Pemprov Jatim dalam melakukan recovery sektor ekonomi riil di bidang pertanian paska pandemi Covid-19. Pertanyaan tersebut muncul setelah Pimpinan Dewan Jatim Anik Maslachah, turut serta dalam agenda sidak ke UPT Pengembangan Benih Hortikultura di Kabupaten Magetan, Selasa (3/11/2020) beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Pendapatan Naik 1,21% Jadi Rp 3,25 T, Pemkab Malang Kini Bagi Empat Sektor Belanja Daerah
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu menemukan adanya pemangkasan anggaran untuk pengembangan benih hortikultura di tahun 2021 yang direncanakan berada di angka Rp 800 juta. Sedangkan di tahun sebelumnya sebesar Rp1,2 miliar. Meski sebatas perencanaan, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan Pemprov Jatim dalam melakukan recovery ekonomi tahun 2021.
Dalam sidak tersebut, politisi PKB ini juga menemukan lahan pertanian yang luasnya 10 Ha hanya bisa digunakan 1 Ha saja. Hal tersebut ternyata terkendala soal anggaran yang terbatas dalam pengembangan benih hortikultura.
“UPT yang kita sidak kebetulan focus pembenihan kentang. Dari lahan 10 Ha milik Pemprov idealnya bisa dibuat benih bibit 4 Ha, namun hanya bisa dipakai 1 Ha,” ungkapnya.
Pertanian Jatim terbukti bisa tumbuh positif dan tahan terhadap terjadinya kontraksi sebagaimana yang terjadi di sektor ekonomi yang lain, seperti perdagangan, transportasi, jasa perusahaan dan industri pengolahan.
Pertumbuhan PDRB tertingggi di triwulan II 2020 berdasarkan rumus Q to Q terjadi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,26 persen. “Yang tidak kalah penting, Jatim itu merupakan buffer stock kebutuhan pangan nasional di berbagai komoditi produk pertanian,” sambungnya.
Untuk itu, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu meminta Pemprov Jatim untuk kembali membuat grand desain terkait pengembangan pertanian. Mulai mapping lokasi yang cocok untuk pengembangan hortikultura, pendistribusian bibit dan juga pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.
Baca Juga : Wujudkan Kabupaten Malang Sejahtera, Ini 5 Prioritas Pembangunan 2021
Ketersediaan SDM menjadi bagian penting tidak hanya untuk tenaganya, namun terkait bagaimana SDM yang ada mampu menjual produk pertanian secara langsung dengan konsumen. Sehingga stabilitas harga produk pertanian terjaga dan petani bisa diuntungkan.
“Era digital harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh petani kita. Penguasaan market place jadi solusi terbaik saat ini,” pungkasnya.
