Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kiri) saat mengikuti Rakor Virtual dengan Tema Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di NCC Balai Kota Malang, Rabu (14/10). (Foto: Humas Pemkot Malang).
Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kiri) saat mengikuti Rakor Virtual dengan Tema Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di NCC Balai Kota Malang, Rabu (14/10). (Foto: Humas Pemkot Malang).

MALANGTIMES - Pemerintah pusat memberi tenggat waktu bagi setiap daerah untuk menyesuaikan regulasi aturan baru. Hal itu menyusul kebijakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu.

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan dari UU Cipta Kerja tersebut ada beberapa regulasi yang dileburkan menjadi satu. Hasil inilah yang dimintakan pada setiap daerah termasuk Kota Malang untuk ditindaklanjuti dalam regulasi aturan baru.

Baca Juga : Masuk Nominasi AIKID 2020, Puskesmas Kedungkandang Unggulkan Hal Ini

"Ada beberapa undang-undang yang dileburkan, di sini (Kota Malang) ya tinggal bagaimana nanti PP (Peraturan Pemerintah)-nya segera dipercepat. Dari hasil iti kita tindaklanjuti dalam peraturan-peraturan wali kota maupun peraturan lainnya, kita dikasih waktu 2 bulan maksimal 3 bulan," ujarnya ditemui seusai Rakor Virtual dengan Tema Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di NCC Balai Kota Malang, Rabu (14/10/2020).

Meski, ia tak menampik ada beberapa peraturan daerah yang bertabrakan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yang mana, beberapa regulasi yang dilebur menjadi satu klaster dan sebelumnya tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada masing-masing kepala daerah. Akan tetapi, saat ini langsung dijabarkan secara resmi dalam UU yang telah disahkan beberapa waktu lalu itu.

"Memang itu mesti akan bertubrukan dengan aturan. Jadi aturan-aturan kita yang dilebur itu dikasih tahu dulu mestinya. Tapi ini kan sudah jadi, ya tinggal nanti implementasi di lapangan PP-nya itu bagaimana. Supaya bisa mengakomodir itu (Omnibus Law UU Cipta Kerja)," imbuhnya.

Salah satu contohnya, kata Sutiji yaitu berkaitan dengan izin lokasi usaha bagi retail modern. Yang mana dalam Perda nomor 8 tahun 2010 Kota Malang, ada pengaturan terkait jarak antar retail modern dengan pasar rakyat sejauh minimal 500 meter.

Baca Juga : Kemenpan RB Minta Inovasi Pemkab Malang Bisa Diterapkan di Daerah Lain

Sedangkan, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja hal tersebut terjadi perubahan dan ditiadakan. Karenanya, regulasi baru diperlukan untuk menyinkronkan dengan peraturan dari pusat.

"Kita kan ingin memperdayakan pasar rakyat, di sini punya regulasi namanya peraturan daerah bahwa nanti retail modern tidak boleh berdekatan dengan pasar rakyat, disitu (Omnibus Law) tidak ada, tetapi langsung boleh (usaha retail modern berdekatan dengan pasar rakyat)," tandasnya.