Bupati Malang HM Sanusi saat menjelaskan keputusan pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2020 (Foto : Istimewa)
Bupati Malang HM Sanusi saat menjelaskan keputusan pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2020 (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dipastikan bakal membebaskan denda dan pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kebijakan itu dilaksanakan sesaat setelah Bupati Malang HM Sanusi mengeluarkan surat keputusan, yang ditetapkan pada 25 Agustus 2020 lalu.

”Ya tidak kena denda, kalau terlambat (bayar PBB-P2, red) ya tidak dikenakan denda, dan sudah ada pengurangan 35 persen,” terang Bupati Malang, saat ditemui awak media usai menghadiri salah satu agenda pemerintahan, Kamis (17/9/2020).

Baca Juga : Pemkot Malang Siapkan Insentif untuk Veteran

Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kabupaten Malang ini, menjelaskan jika ketetapan pembebasan denda dan pengurangan PBB-P2 tersebut, sudah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. ”Karena itu memang ditetapkan secara nasional, memang perintahnya Presiden itu ada pengurangan pajak terhadap beban masyarakat,” terang salah satu kader PDI Perjuangan ini.

Dengan adanya penetapan itu, Sanusi tidak memungkiri akan berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Namun demikian, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa opsi, agar tetap bisa mengoptimalkan penghasilan PAD di wilayahnya. ”(Upayanya, red) ya memaksimalkan potensi yang lain, apa saja yang nanti bisa ditingkatkan ya akan dioptimalkan. Tapi yang jelas di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) kemarin, PAD kita memang sudah turun,” ujarnya.

Sekedar diketahui, dalam surat Keputusan Bupati Malang nomor 118.45/488/KEP/35.07.013/2020 , tentang pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2020, yang ditandatangani oleh Bupati Malang pada 25 Agustus 2020 itu, merujuk pada beberapa ketetapan Undang-undang maupun peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di antaranya berdasar pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ; Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional ; hingga Peraturan Bupati Malang nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

Baca Juga : 6 Bulan Bansos Tak Turun, Puluhan Warga Laporkan Pemkot Surabaya ke KPK, Ini Kata Inspektorat

 

Dalam keputusan Bupati Malang, pembebasan denda dan pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 yang mencapai 35 persen tersebut, diberlakukan hingga 31 Desember 2020 mendatang. ”Keputusan ini diambil untuk mengurangi beban perekonomian mereka yang terdampak covid-19,“ pungkas Bupati Malang.