Wali Kota Malang Sutiaji (baju hitam) saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Virtual tentang Gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi KPK RI, Selasa (8/9) Ngalam Command Center. (Foto: Humas Pemkot Malang).
Wali Kota Malang Sutiaji (baju hitam) saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Virtual tentang Gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi KPK RI, Selasa (8/9) Ngalam Command Center. (Foto: Humas Pemkot Malang).

MALANGTIMES - Potensi gratifikasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dinilai cukup kuat. Upaya pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di berbagai wilayah masih gencar dilakukan guna mengantisipasi adanya gratifikasi yang berujung pada tindakan korupsi lain yang membudaya.

Target KPK dalam upaya pencegahan tersebut juga dilakukan di Kota Malang. Dalam hal ini, lembaga antirasuah mengingatkan ASN di lingkungan pemda untuk tidak terjerat lingkaran gratifikasi.

Baca Juga : Momentum Tahun Baru Islam, Bupati Sanusi Bagi Bantuan ke Yatim Piatu dan Duafa

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, program yang dijalankan KPK RI ini sebagai satu upaya untuk memutus adanya gratifikasi di lingkup (Pemerintah Kota) Pemkot Malang. Pasalnya, bukan tidak mungkin tindakan korupsi bisa kembali terjadi dan menjadi budaya atau kebiasaan.

Hal inilah, yang kemudian harus dicermati di lingkungan Pemkot Malang agar tak ada lagi tindakan gratifikasi yang sejatinya bisa merugikan berbagai pihak.

"Ini mungkin bisa terjadi karena merasa sudah jadi kebiasaan, itu dianggap benar. Ini yang harus dievaluasi dan dicermati," ujarnya usai kegiatan Sosialisasi Virtual tentang Gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi KPK RI, Selasa (8/9/2020) di Ngalam Command Center.

Menurutnya, ruang kesempatan gratifikasi dan tindakan lainnya yang mengarah ke tindakan korupsi harus digencarkan untuk dipersempit. Atau dihilangkan. Salah satunya penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemkot Malang melalui e-budgetting hingga e-planning.

"Pedomannya adalah aspek regulasi dan hukum," imbuhnya.

Baca Juga : Kekosongan Jabatan Bertambah lagi, Pemkot Malang Siapkan Dua Skema Pengisian

Sementara itu, Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi Direktorat Gratifikasi KPK RI Sugiarto Abdurrahman menyatakan, gratifikasi berhimpitan dengan adat budaya ke-timuran. Yang mana, kebiasaan memberi dan meminta akan memberi kecenderungan pintu awal gratifikasi dan korupsi. Larangan gratifikasi menurutnya akan meminimalisir dan atau menghilangkan konflik interest.

"Ini karena dipahami sebagai nilai penghormatan dan sisi kemanusiaan. Itu wajar, tapi apabila tidak pada posisi yang tepat dan benar, ini yang menjadi ruang serta bibit korupsi," ungkapnya.

Karenanya, pedoman UU 20/2001 tentang Gratifikasi, diharapkan menjadikan acuan bagi setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara. "Dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," tandasnya.