MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang nampaknya belum bisa mengimplementasikan pelaksanaan rapid test massal sebagai langkah screening awal pemeriksaan deteksi Covid-19 kepada seluruh warga Kota Malang.
Keterbatasan anggaran, menjadi salah satu alasan penyelenggaraan rapid test baru bisa dilakukan kepada beberapa kriteria khusus atau yang membutuhkan.
Baca Juga : Bupati Sanusi Pastikan Pelayanan Kesehatan Terus Berjalan Selama New Normal
Di antaranya, tenaga kesehatan (Nakes) yang merawat PDP (Pasien Dalam Pengawasan), Nakes yang melakukan tracing, Orang Dalam Risiko (ODR) atau yang pernah kontak erat dengan conform positif Covid-19 tetapi belum dilakukan tes.
"Iya, (ada keterbatasan anggaran). Untuk saat ini kami memprioritaskan rapid test kepada beberapa kategori yang paling berisiko," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Sri Winarni saat menanggapi usulan dari anggota DPRD Kota Malang belum lama ini.
Ia menjelaskan, terkait pengadaan alat rapid test Pemkot Malang telah menyediakan sebanyak kurang lebih 10 ribu dari anggaran realokasi penyediaan sarana prasaran kesehatan penanganan Covid-19.
Dari jumlah tersebut, catatan hingga per tanggal 3 Juni 2020 sudah terpakai sebanyak 2.140 alat. "Saat ini jumlah yang terpakai 2.140 alat, dan nanti pengadaan itu akan terus berjalan," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan biaya untuk pengadaan alat rapid test satu box bisa mencapai Rp 5,5 juta. Per box berisi 20 alat, yang mana jika pembelian dilakukan per alat harganya bekisar Rp 160 ribu - Rp 300 ribu. Hal itu tergantung dari varian jenis alatnya.
Baca Juga : Selama Transisi New Normal, Ini Fungsi Posko Check Point di Perbatasan
Dengan alokasi dana yang ada, dibandingkan total jumlah penduduk warga Kota Malang yang mencapai hampir 1 juta maka masih perlu anggaran yang lebih besar.
Apalagi, kebutuhan sarana prasarana alat medis bukan hanya untuk alat rapid test saja, tetapi juga untuk fasilitas penunjang kesehatan lainnya.
"Rapid test itu dilakukan sebagai screening awal, makannya kami lebih memfokuskan kepada masyarakat yang potensial untuk itu. Misal kemarin salah satu pedagang ada yang berstatus PDP, kita bisa melakukan kepada yang kontak erat," tandasnya.
