ASN Pemkot Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
ASN Pemkot Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Kebijakan larangan mudik lebaran di tengah pandemi Covid-19 bukan hanya berlaku bagi masyarakat umum di tanah air. 

Baca Juga : Rapid Test Bakal Disiapkan Pemkot Batu di 4 Titik Check Point

Aparatur Sipil Negara (ASN) pun juga kena imbas untuk tidak diperkenankan mudik.

Pemberlakuan larangan ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberikan instruksi tegas bagi para ASN untuk tidak melaksanakan mudik.

Bahkan, jika kedapatan ASN nekat mudik ke kampung halaman, bakal kena sanksi langsung dari Wali Kota Malang Sutiaji.

Larangan mudik tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19.

"Dilarang dan akan dikenakan sanksi bagi mereka yang melanggar," kata Sutiaji melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/4).

Dalam hal ini, ia meminta masing-masing pimpinan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Malang untuk mengawasi dan mengawal pegawainya untuk mengikuti instruksi tersebut.

"ASN harus jadi panutan. Saya, kita mengimbau warga untuk tidak mudik, maka jajaran ASN harus jadi contoh dengan tidak tinggal dan sekaligus memberi pemahaman kepada lingkungannya masing masing," imbuhnya.

Baca Juga : Antisipasi Warga yang Nekat Mudik, Pemkot Malang Siapkan Rapid Test di Check Point

Sanksi bagi ASN yang masih nekat dan mencuri waktu untuk mudik akan diberlakukan dari sanksi yang ringan hingga terberat.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

Kemudian, surat tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Wali Kota Malang Nomor 850/882/35.73.502/2020 yang ditujukan kepada Asisten/Staf Ahli/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Kepala Satpol PP/Bagian/Sekretaris KPU/Camat di lingkungan Pemkot Malang, perihal Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Di surat tersebut diatur bahwa ASN yang mudik terhitung mulai 30 Maret 2020, dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan. 

Adapun untuk yang mudik terhitung tanggal 6 April dapat dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Sementara, acuan pemberian sanksi berpedoman pada SE Kepala BKN Nomor 11/SE/IV/2020 dengan melihat dampaknya bagi instansi pemerintahan.

"Mengacu hal itu, penetapan hukuman bisa peringatan, penurunan pangkat juga bisa sampai pelepasan status ASN. Akan dinilai sejauh mana dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah," tandasnya.