MALANGTIMES - Masih menjadi perbincangan, warga RW 6 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen mengeluh dan kecewa dengan proses pembagian sembako yang disebut-sebut tak sesuai dengan data. Alhasil, warga pun secara mandiri melakukan iuran untuk kemudian membagikan sembako kepada warga miskin.
Baca Juga : Bantuan Dianggap Tak Sesuai Data, Warga Kelurahan Sukoharjo Patungan Beli Sembako Mandiri
Seperti diberitakan sebelumnya, ada sekitar 130 warga yang telah didata untuk menerima bantuan bagi warga terdampak covid-19. Pendataan dilakukan oleh perangkat RT dan RW setempat. Namun usai dilakukan pendataan, ternyata hanya ada 18 paket sembako yang diberikan.
Hal itu membuat masyarakat kecewa dan memilih patungan untuk memenuhi kebutuhan sembako bagi warga misikin dan terdampak covid-19 di RW 6 Kelurahan Sukoharjo. Pembagian paket sembako pun dilakukan Kamis (23/4/2020) pagi tadi.
Menanggapi itu, Camat Klojen, Heru Mulyono mengaku kebingungan. Pasalnya, hingga saat ini pendataan terhadap penerima bantuan selama pandemi covid-19 masih terus berlangsung. Terutama bantuan yang dikhusukan bagi para pelaku UMKM dan PKL yang terdampak.
Sampai saat ini, menurutnya proses verifikasi masih dalam tahap finalisasi. Selain itu, pendataan dan verifikasi selama ini selalu melibatkan petugas Puskesos Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang.
"Saya juga bingung, karena pemerintah belum keluarkan bantuan apapun. Kecuali Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan tahap awal kemarin itu," terangnya.
Mantan Sekretaris Bakesbangpol Kota Malang itu juga menjelaskan, bantuan untuk masyarakat terdampak covid-19 tak berbentuk sembako. Melainkan dalam bentuk bantuan uang yang disalurkan melalui rekening Bank Jatim. Bantuan itu kemudian dapat dicairkan melalui e-warung.
Dia pun mengaku sama sekali belum mengetahui sumber bantuan sebanyak 18 paket sembako yang disampaikan RW 6 Kelurarahan Sukoharho tersebut. Dia menduga, bantuan itu kemungkinan merupakan bantuan dari pihak swasta. Karena tak menutup kemungkinan, swasta menyalurkan bantuan melalui pihak kelurahan untuk kemudian disalurkan ke RT dan RW.
"Ini sumber bantuan sembako dari mana saya juga masih mencari tahu," terangnya.
Sementara untuk bantuan sembako dan bantuan lain yang sebelumnya diberikan pihak swasta ke Pemerintah Kota Malang, menurutnya selama ini telah disalurkan langsung oleh Gugus Covid-19. Di mana bantuan selama ini disalurkan ke warga melalui Kecamatan dan Kelurahan.
Baca Juga : Banyak Aduan Terkait Bantuan Warga Terdampak Covid-19, Dewan Sarankan ini
Termasuk untuk bantuan berupa sembako, yang menurutnya memang dikhususkan bagi masyarakat terdampak covid-19. Untuk Kecamatan Klojen sendiri, menurut Heru pihaknya juga mendapat bantuan berupa beras.
Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pasien Dalam Pengawasan atau pasien konfirmasi positif yang tengah dalam masa isolasi mandiri. Lantaran satu kelurahan tidak diperkenankan keluar dan tetap berada di dalam rumah, maka yang bersangkutan mendapat bantuan dari pemerintah.
"Untuk berasnya dapat dari pemerintah, kalau sayur mayur di Klojen ini ada bantuan dari warga atau tetangga sekitar. Jadi keluarga yang disarankan untuk isolasi mandiri tetap bisa makan," terangnya.
Di Klojen sendiri, saat ini menurutnya ada sekitar empat keluarga yang kini menjalani masa karantina mandiri. Sehingga, empat keluarha tersebut mendapat bantuan dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu sumber bantuan berasal dari bantuan sembako yang diperoleh dari pihak swasta untuk Pemkot Malang.
"Jadi kami mengajukan langsung ke Gugus Covid-19 dengan skema yang ditetapkan," terang Heru.
Bukan hanya beras, bantuan lain berupa masker dan hand sanitizer menurutnya juga disalurkan melalui kecamtan dan kelurahan. Dalam berbagai agenda kelilimg kampung, menurutnya bantuan beruoa masker dan hand sanitizer diberikan langsung kepada masyarakat yang belum mengenakan masker.
"Kami dapat bantuan seribu masker, sudah kami bagikan. Kami juga dapat bantuan pompa disinfektan beserta isinya, tapi memang belum disalurkan. Karena di masyarakat masih ada, dan kami salurkan saat sudah habis. Jadi memang ada manajemen di dalamnya," terangnya lagi.
