Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS Ahmad Fuad Rahman (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS Ahmad Fuad Rahman (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Penyaluran bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kota Malang kepada warga terdampak covid-19 banyak menuai protes. DPRD Kota Malang pun menyarankan agar pemerintah lebih teliti dan segera melakukan evaluasi atas proses penyaluran bantuan yang dilakukan.

Baca Juga : Sisi Lain Covid-19, Mahasiswa Pendatang Kota Malang dengan Warga Setempat Harmonis

 

Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS, Ahmad Fuad Rahman menyampaikan, aduan dari masyarakat berkaitan dengan penyaluran bantuan banyak mengalir. Salah satu yang paling banyak diajukan adalah penyaluran bantuan yang tak merata. Bahkan, disebut jika penerima bantuan beberapa merupakan warga mampu.

"Ada aduan di Tunjungsekar. Katanya ada warga terdampak seperti yang kena PHK atau dirumahkan juga warga miskin tak dapat bantuan. Sementara yang dapat bantuan itu berasal dari pendataan yang lama," katanya.

Dia pun mendorong agar Pemerintah Kota Malang segera melakukan pemutakhiran data. Pasalnya, saat ini warga yang terdampak covid-19 bukan hanya warga miskin yang sebelumnya mendapat bantuan dari pemerintah. Melainkan juga para pekerja yang terpaksa dirumahkan oleh perusahaannya.

Dia berharap, petugas di kelurahan juga dilengkapi dengan fasilitas memadai berkaitan dengan sistem pendataan. Pasalnya, dari hasil sidak yang ia lakukan belum lama ini, fasilitas yang diberikan kepada petugas Puskesos yang ditempatkan di masing-masing kelurahan masih kurang memadai.

Salah satunya berkaitan dengan belum adanya perangkat komputer untuk pendataan. Padahal, komputer ataupun laptop menurutnya menjadi kebutuhan mendasar untuk bisa melakukan pendataan secara akurat dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya.

Baca Juga : Penyaluran Bansos Covid-19 Belum Maksimal, Bupati Sanusi Yakin Angka Kemiskinan Turun

 

"Termasuk agar bisa ada koneksi dengan Dispendukcapil. Jadi pekerja di lapangan juga bisa bekerja maksimal," imbuh Fuad.

Namun dengan kondisi yang butuh penanganan serba cepat seperti sekarang, Fuad berharap Pemerintah Kota Malang melakukan upaya lain dalam proses pemutakhiran data. Karena pengadaan komputer dan perangkat penunjang pasti tak mungkin dilakukan dalam waktu singkat.

"Saat ini harus ada inovasi lain, agar pendataan itu bisa tepat sasaran," imbuhnya.