Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Warga RW 6 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang gaduh. Mereka merasa kecewa karena tidak mendapatkan bantuan dari anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 sesuai yang diharapkan.

Baca Juga : Pembagian Insentif Disabilitas dan Lansia di Kota Batu Dipercepat

Kamis (23/4/2020) warga setempat menggelar aksi sosial dengan membagikan paket sembako secara mandiri. Alasannya, dari data warga sebanyak 130 di RW 6 yang disalurkan, kelurahan hanya menerima sebanyak 18 paket sembako.

Wali Kota Malang Sutiaji, menyatakan berkaitan dengan hal itu Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih akan melakukan klarifikasi. Ia menjelaskan, sejauh ini penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 baru dilangsungkan tahap awal pada tanggal 14 April 2020 lalu.

Penerima awal tersebut sebanyak 1.666 KK, dan BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai Daerah) sebanyak 6.918 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Hingga saat ini, untuk warga yang bakal menerima bantuan juga masih terus dalam tahapan pendataan verifikasi.

"Belum saya klarifikasi ya. Karena gini, kami terus dalam tahapan pendataan (untuk penerima bantuan) secara dinamis. Kami tidak ingin nanti terjadi overlaping dan malah tidak tepat sasaran," jelasnya.

Sedangkan, dari informasi yang yang beredar proses pendataan yang dilakukan pihak kelurahan Sukoharjo berdasarkan Surat Edaran Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang No 511/858/35.73.412/2020 tanggal 23 Maret 2020.

 Yang isinya meminta perangkat kelurahan mendata warga terdampak COVID-19 yang sehari-hari menjadi PKL.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskopindag Kota Malang Wahyu Setianto menyatakan, memang proses untuk penyaluran bantuan harus melalui pendataan. Diskopindag diberi kuota sebanyak 2.500 PKL atau UMKM terdampak Covid-19 dengan anggaran Rp 2, 250 M.

Baca Juga : PSBB Rencana Diterapkan di Jatim, 9 Poin Ini Bakal Jadi Perhatian Utama Wong Cilik

Namun, pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak itu nantinya diberikan bukan dalam bentuk sembako. Melainkan, sesuai dengan nominal yang dicanangkan Pemkot Malang berupa bantuan non tunai senilai Rp 300 ribu per bulan, selama tiga bulan.

Artinya, berkaitan dengan apa yang dikeluhkan warga di Kelurahan Sukoharjo tersebut bukanlah bantuan yang berasal dari Diskopindag. Sebab, proses penyaluran bantuan masih belum disalurkan.

"Bukan (bantuan tidak dalam bentuk sembako). Itu juga kami masih lakukan verifikasi pendataan. Kan nanti harus masuk Perwal dulu. Jadi data yang ada kita lihat dulu, diverifikasi agar tepat sasaran," terangnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika proses pendataan memakan waktu yang cukup panjang. Karena, saat ini dari kuota yang ditetapkan sebanyak 2.500 data penduduk yang masuk dua kali lipat lebih atau 5.422 PKL dan UMKM.

"Itu kan jauh dari kuota kami, sehingga kami ambil kebijakan untuk coba menghitung dari jumlah penduduk dan kantong-kantong kemiskinan di tiap-tiap kelurahan. Biar tidak ada yang memanfaatkan momen seperti ini," tandasnya.