Rapat Forkopimda Jatim
Rapat Forkopimda Jatim

MALANGTIMES - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengadakan pertemuan dengan Forkopimda Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, Minggu (19/4) di Gedung Negara Grahadi. 

Baca Juga : 3 Daerah di Jawa Timur Siap Berlakukan PSBB, Gubernur Khofifah Kirim Surat ke Menkes

Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan. Sementara itu dari Kota Surabaya dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kabupaten Sidoarjo dihadiri Plt Bupati Nur Ahmad Syaifuddin dan Kabupaten Gresik diwakili Sekda M. Nadlif. 

Pertemuan dimulai pukul 14.00 WIB dan digelar secara tertutup. 

Usai rapat selama dua jam menghasilkan keputusan Kota Surabaya, dan sebagian Kabupaten Sidoarjo serta Kabupaten Gresik bakal menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). 

Pada malam harinya, Gubernur Khofifah kembali menggelar konpres perkembangan kasus Covid-19 di Jatim. 

Pada saat itu dibuka sesi tanya jawab. 

Salah satu yang kemudian ditanyakan adalah bagaimana nasib wong cilik jika aturan PSBB jadi diterapkan? 

Menjawab ini, Khofifah mengaku sudah melakukan pembahasan tentang bantalan sosial yang bakal terdampak. 

"Kami hitung sudah berapa kali kami bahas dan pernah khusus Jatim bersama Mensos, bupati dan wali kota ada," tuturnya. 

Dia menjelaskan sudah melakukan penyisiran terhadap PKH di kota serta kabupaten. 

"Setelah itu bantuan pangan non tunai masing berapa, setelah itu masih ada kartu sembako yang berlaku mulai April sampai Desember ada 1,2 juta orang, tambahan bantuan dari pangan non tunai," kata ibu orang empat anak ini. 

Selain itu masih ada lagi bantuan tunai dari kementrian sosial. 

"Kita dapat 1.006.000, itu kewenangannya semua seluruh di bupati dan wali kota," jelasnya. 

Kemudian kata Khofifah kembali ada bantuan tunai dari dana desa. 

"Jika Surabaya adalah perkotaan maka sudah dihitung oleh pak wagub sebagai koordinator tim dampak sosial dan ekonomi Covid-19 seluruh kelurahan. Karena tak dapat dana desa maka Pemprov akan menambahkan bantalan sosial di top up 200 dari BPNT ditambah 100 dari Pemprov," bebernya. 

Khofifah juga menyebut bantuan lainnya adalah Kartu Prakerja yang akan terus bertambah.

"Banyak sekali yang didaftarkan oleh dinas ketenaga kerjaan pemprov jatim. Mereka yang di PHK dan dirumahkan rata-rata didaftarkan ke disnaker tentu atas saran dari yang bersangkutan," bebernya. 

Selanjutnya bantuan yang ke tujuh jelas Khofifah adalah intervensi dari pemprov. 

Pemprov akan membagi proposional terdampak bukan proposional jumlah penduduk. 

"Insya Allah kalau SPM cair bisa ditransfer ke bupati dan wali kota," tegasnya. 

Baca Juga : Masih Bandel Ramai di Jalanan, Siap-Siap Dengar Ceramah Wali Kota Malang di Traffic Light

Yang menentukan peruntukannya ini nanti adalah bupati dan wali kota. 

"Jika masih ada yang belum tersisir bisa menggunakan bansos dari pemprov. Masih kurang ya bansos dari kabupaten dan kota," tutur Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini. 

Selanjutnya yang ke delapan bakal ada bantuan sosial dari pemerintah pusat. 

"Masih ada yang ke 9. Jika mereka tak KTP Jatim bisa akses melalui radar bansos. Nah di radar bansos mereka bisa daftar. Mungkin ada warga Sumatera di sini, warga kalimantan di sini," cetusnya.

Karena situasi yang tak memungkinkan melakukan pemantauan secara langsung, radar bansos ini bisa diakses secara online. Bagi yang ingin mendaftar bisa melalui aplikasi di handphone android.

 

 

"Tracing yang sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan seterusnya. Jadi kita melihat penyebaran Covid-19, baik di Surabaya di Sidoarjo dan Gresik jadi perhatian kami semua. Baik Forkopimda, Provinsi Jatim maupun Forkopimda Surabaya, Sidoarjo dan Gresik," terang Gubernur Jatim Khofifah. 

Khofifah menyampaikan selama pertemuan digelar secara dua jam tersebut diskusi berjalan sangat konstruktif. 

"Saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat peduli. Masing-masing kemudian melihat ikhtiar yang sudah berlapis ini ternyata harus diikuti dengan berbagai hal yang bisa memberikan langkah lebih imperatif," lanjutnya. 

Poin kesepakatan dalam pertemuan tersebut, menurut Khofifah adalah sudah saatnya di Kota Surabaya di sebagian Kabupaten Sidoarjo dan Gresik diberlakukan PSBB. 

"Masing-masing kota dan kabupaten ini ditambah tim dari Kodam, Polda dan DPRD akan membahas secara detail dari draft peraturan gubernur sedang kami siapkan. Nanti juga akan ditindaklanjuti dengan perwali dan perbup," tutur Khofifah kembali. 

Usai jadi, draft tersebut bakal diteruskan ke Kementrian Kesehatan. 

"Kemudian akan disiapkan peraturan gubernur, peraturan wali kota dan bupati. Dan padanya kita sepakati masuk area PSBB," imbuh Khofifah.

PSBB Bakal Semakin Membebani Wong Cilik?