MALANGTIMES - Tak sepatah katapun kalimat disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat di Gedung Negara Grahadi, Minggu (19/4).
Baca Juga : PSBB Rencana Diterapkan di Jatim, 9 Poin Ini Bakal Jadi Perhatian Utama Wong Cilik
Padahal, saat itu Gubernur Jatim Khofifah sudah mempersilahkan Risma untuk bicara usai rapat rencana pembahasan PSBB di wilayah Surabaya Raya.
Demikian halnya ketika dihadang para jurnalis, Wali Kota Risma berhasil lolos setelah lewat pengawalan ketat.
Termasuk ketika dikejar sampai ke mobil, Risma tetap memilih bungkam.
Risma memang terkenal jarang memberikan komentar jika berada di luar wilayah kerjanya alias Balai Kota Surabaya yang menjadi home base-nya selama ini.
Di Balai Kota Surabaya itu pun, awak media biasa dibatasi untuk mengajukan pertanyaan ke orang nomor satu di Surabaya tersebut.
Namun, sebelum acara selesai Khofifah sempat menyampaikan kelakarnya ke Risma.
Bahwa dia melaporkan sudah mandi sebanyak dua kali pada hari itu juga.
"Meski sudah mandi dua kali, karena minum pokaknya Bu Risma, saya juga berkeringat. Jadi mungkin resepnya bisa dikasih supaya semua sehat," kata Khofifah yang kemudian disambut dengan gelak tawa.
Diduga, guyonan Khofifah lapor sudah mandi tersebut berkaitan dengan surat edaran viral yang dikeluarkan Risma ke Bandara Juanda Surabaya.
Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2020 dengan Nomor: 443.1/3687/436.8.4/2020 itu Risma meminta agar penumpang yang turun dari pesawat agar segera mandi sebelum keluar area Bandara Juanda.
Adanya surat edaran tersebut kemudian dikritik oleh anggota DPRD Surabaya Mahfudz.
Dia menilai surat edaran tersebut cukup konyol.
Menurut dia, Bandara Juanda adalah instansi yang dikelola oleh Kementrian BUMN.
Baca Juga : 3 Daerah di Jawa Timur Siap Berlakukan PSBB, Gubernur Khofifah Kirim Surat ke Menkes
Selain itu juga masih kata dia, Juanda secara teritorial berada di Kabupaten Sidoarjo dan bukan masuk wilayah Kota Surabaya.
"Apa yang iya? Penumpang yang turun dari Juanda selalu ke Surabaya. Selain itu mau mandi di mana? Siapa nanti yang menunggu tas dan barangnya ketika mandi," kata pria yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB ini.
Dalam kasus penyebaran Covid-19 ini Pemkot Surabaya memang terlihat kewalahan menghadapinya.
Kota Surabaya menjadi pusat episentrum penyebaran di Jatim dengan adanya 299 kasus positif.
Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser menjelaskan dalam rapat tersebut Wali Kota Risma menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menangani dan mencegah wabah Covid-19.
“Satu persatu upaya pemkot disampaikan secara detail oleh Bu Wali kepada Ibu Gubernur, termasuk bagaimana pemkot mendeteksi seseorang yang terinfeksi Covid-19 hingga bagaimana upaya pemkot dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di level bawah, pokoknya semuanya telah disampaikan saat rapat itu,” kata Fikser usai mengikuti rapat tersebut.
Bahkan, pada rapat tersebut Wali Kota Risma juga menyampaikan penanganan yang telah dilakukan dalam berbagai kluster, baik ODP, PDP dan positif Covid-19.
Termasuk pula tracing yang dilakukan hingga penanganan pencegahannya.
Tak ketinggalan kemungkinan terburuknya telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
“Analisis pergerakan atau penambahan dari status ODP ke PDP hingga positif Covid-19 juga telah disampaikan, karena kami selalu rutin melakukan analisis pergerakan angka tersebut,” ujarnya.
Nah, setelah semua upaya yang dilakukan pemkot disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, maka selanjutnya Wali Kota Risma beserta jajaran Pemkot Surabaya memilih manut terhadap keputusan pemprov.
“Pada prinsipnya Pemkot Surabaya manut terhadap keputusan Gubernur,” imbuh pria asal Serui, Papua ini.
