Prosesi pembangunan awal Mini Block Office di area belakang Balaikota Malang pada Kamis (9/4) lalu yang dihentikan sementara di masa pandemi Covid-19. (Foto: Humas Pemkot Malang)
Prosesi pembangunan awal Mini Block Office di area belakang Balaikota Malang pada Kamis (9/4) lalu yang dihentikan sementara di masa pandemi Covid-19. (Foto: Humas Pemkot Malang)

MALANGTIMES - Pembangunan Mini Block Office atau Kantor Terpadu Mini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dihentikan sementara. Padahal, peletakan batu pertama oleh Wali Kota Malang telah dilangsungkan pada Kamis (9/4) lalu.

Masyarakat sempat mempertanyakan kebijakan Pemkot Malang yang terus melakukan pembangunan di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut dinilai tidak sensitif sekaligus bertentangan dengan anjuran bekerja di rumah yang disampaikan Presiden Joko Widodo. 

Baca Juga : Persiapan Capai 90 Persen, Rusunawa ASN Siap Jadi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Pemberhentian atau penundaan pelaksanaan proyek pembangunan Mini Block Office yang dimenangkan tender PT Artomzaraya asal Malalayang, Sulawesi Utara dengan anggaran Rp 45,4 miliar tersebut didasarkan situasi masa kedaruratan Covid-19 saat ini. 

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, penundaan pelaksanaan proyek Mini Block Office yang berada di area belakang Balaikota Malang tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. 

"Itu sudah kita pertimbangkan secara seksama. Langkah itu dilakukan sesuai dengan surat yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang," ujarnya. 

Penundaan pembangunan itu mengacu pada surat dari Pengguna Anggaran (Kepala DPUPR Perkim) kepada Wali Kota Malang, tertanggal 30 Maret 2020, dengan nomor surat 050/557/35.73.403/2020. 

Yang mana, isi surat itu menegaskan berkenaan dengan semakin luasnya penyebaran corona (Covid-19) serta memperhatikan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A / 2020 tentang perpanjangan status darurat Covid-19 sampai dengan 29 Mei 2020, maka PA memprediksikan pelaksanaan kegiatan proyek Mini Block Office akan dilakukan penghentian sementara sehingga penyelesaian pekerjaan dapat melebihi tahun anggaran 2020. 

Selanjutnya dikeluarkan surat nomor 640/588.1/35.73.403/2020, tertanggal 31 Maret 2020 dari PA kepada pelaksana proyek (Direktur PT. Artomzadaya) dan kepada konsultan supervisi (Direktur PT. Delta Buana). 

Dalam poin tersebut menyatakan perintah untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan agar menyesuaikan masa tanggap darurat (hingga 29 Mei 2020) dan akan diberikan kompensasi jangka waktu pelaksanaan. 

Baca Juga : Pemkot Batu Bakal Tambah Shelter Isolasi Covid-91 di Tiap Kecamatan

Semula, pengerjaan proyek pembangunan gedung tersebut tetap dilakukan sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) yang terhitung per April 2020. Tentunya sesuai mekanisme serta tahapan dengan memperhatikan protokol Covid-19 dan pembatasan jumlah pekerja tidak lebih dari 30 orang. 

Namun, dengan berbagai pertimbangan teknis hal itu dirasa sulit untuk dijalankan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Rencananya, gedung ini akan digunakan sebagai pusat perkantoran beberapa Perangkat Daerah (PD) Kota Malang yang selama ini sudah dianggap tidak layak. Di antaranya gedung Satpol PP Kota Malang, Bagian Perekonomian, hingga Bagian Umum. 

"Dengan pembatasan jumlah pekerja tidak boleh lebih dari 30 orang, dan itu sulit secara teknis. Maka saya perintahkan kepada PA maupun PPK untuk dilakukan penghentian sementara atau penundaan pelaksanaan pekerjaan," jelasnya. 

Bahkan, bukan hanya Mini Block Office saja, proyek pembangunan prioritas di 2020 lainnya seperti Jembatan Kedungkandang, Islamic Center, Malang Creative Center (MCC), hingga pedestrian kawasan Kayutangan Heritage di Jl Basuki Rahmad juga ditunda untuk sementara waktu. 

"Kami ingin tegaskan, bahwa Pemerintah Kota memperhatikan sungguh-sungguh segala hal yang berkaitan dengan Covid-19. Karenanya pada setiap mekanisme jadi perhitungan dan harus dilalui, tidak bisa serta merta. Begitu juga terhadap proyek pembangunan Islamic Center, MCC, Jembatan Kedungkandang dan pedestrian Basuki Rahmad akan dilakukan penundaan," tandasnya.