MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus bersabar untuk menyelesaikan pembangunan jembatan baja Jurang Mayit di Srigonco, Kecamatan Bantur. Pasalnya, pembangunan jembatan yang sudah dimulai sejak 2017 lalu sampai kini belum terselesaikan karena keterbatasan anggaran.
Baca Juga : Target Agustus, Mal Pelayanan Publik Kota Malang Dimungkinkan Molor
Pemkab Malang masih kekurangan dana sekitar Rp 8 miliar untuk pengadaan kerangka baja.
Opsi awal di tahap pembangunan tahun ketiga, pengadaan rangka baja itu mempergunakan alokasi anggaran bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Sayangnya, sampai 2019 lalu sampai kini, bantuan itu belum ada kabarnya. Sehingga pembangunan jembatan Jurang Mayit yang ditarget selesai Agustus 2019 lalu pun terhenti dengan progres sekitar 75 persen lebih.
"Tahun lalu terpaksa kamj hentikan karena anggaran dari pusat belum mendapat jawaban," ucap Romdhoni, kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Minggu (26/1/2020).
Terhentinya pembangunan jembatan Jurang Mayit membuat harapan besar jalur pariwisata Kabupaten Malang di koridor tengah ini terselesaikan kembali harus ditunda. Menurut Romdhoni, Pemkab Malang masih berharap banyak Kemen PUPR bisa menyetujui dan membantu anggaran itu.
"Kami terus berkomunikasi dengan pusat terkait itu dan optimistis pusat bisa menyetujuinya. Kami tunggu minimal sampai April. Bila memang tak bisa membantu, kami cari opsi lainnya," ujar mantan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ini.
Penyelesaian pembangunan Jurang Mayit, yang juga sempat dilihat Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, memang memiliki nilai dan fungsi yang mampu mengonektivasikan rencana besar tersambungnya jalur lingkar selatan (JLS) dari berbagai koridor. Sehingga, tentunya penyelesaian itu pun menjadi sangat strategis.
Hal ini pula yang membuat Pemkab Malang berupaya keras untuk 'mengegolkan' proyek tersebut walau harus tertatih selama hampir 3 tahun dengan kekuatan anggaran daerah yang terbatas serta terus berupaya agar kekurangan anggarannya bisa dibantu melalui Kemen PUPR.
April menjadi pertaruhan bagi Pemkab Malang. Bila pusat tak menyetujui anggaran itu, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui dana daerah sendiri.
Baca Juga : Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19 Mulai Disalurkan, Pemkot Malang Buat Skema Baru
Opsi ini pun dibenarkan oleh Romdhoni walau tentunya akan ada persoalan sendiri dalam kebijakan keuangan di APBD 2020. Yakni bila usulan pembangunan Jurang Mayit masuk dalam APBD 2020, maka tak ada soal terkait anggaran itu. Sebaliknya, Pemkab Malang harus menunggu adanya perubahan anggaran kegiatan (PAK) dengan catatan memang ada anggaran yang nantinya dialokasikan untuk penyelesaian jembatan Jurang Mayit.
Dari informasi yang diterima, anggaran 2020 yang ditangani Dinas PU Bina Marga akan lebih banyak terserap dalam program aspirasi kepala desa (askades). Dari data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, askades 2020 akan segera direalisasikan dengan jumlah anggaran Rp 450 miliar.
Dari total itu, 95 persennya dialokasikan untuk infrastruktur fisik yang terdapat di 378 desa, minus 6 desa tahun 2020 ini. "Askades nilai anggarannya sebesar itu dan banyak berada di pos belanja ke-PU-an. Dinas-dinas itu yang memang akan sibuk nantinya," ujar Tomie Herawanto, kepala Bappeda Kabupaten Malang.
Kondisi anggaran inilah yang membuat penyelesaian jembatan Jurang Mayit terus tergantung sampai saat ini. Sehingga April menjadi pertaruhan bagi Pemkab Malang dalam upaya menyelesaikan proyek yang telah menelan anggaran daerah sebesar Rp 18 miliar sejak 2017-2019 lalu itu.
