Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menyatakan, alih fungsi lahan  akan semakin diperketat. (Nana)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menyatakan, alih fungsi lahan akan semakin diperketat. (Nana)

MALANGTIMES - Kecamatan Kepanjen telah cukup lama menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Yakni sejak tahun 2008 lalu, yang diawali usulan bupati Malang melalui surat nomor 135.7/093/421.202/2007 tanggal 17 Januari 2007 kepada ketua DPRD Kabupaten Malang serta disetujuinya usulan tersebut dalam Keputusan Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007. 

Rentang waktu yang panjang, pusat pemerintahan masih terpecah dua. Yakni di wilayah Kota Malang dan Kepanjen. Sampai akhirnya, awal tahun 2019, Sanusi yang saat itu masih menjabat sebagai plt bupati Malang mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan seluruh perkantoran ke Kepanjen.

Sanusi mengharapkan, tahun 2019 ini perpindahan seluruh perkantoran yang ada di wilayah Kota Malang terselesaikan. Pun, pusat pemerintahan Kabupaten Malang yang masih berada di pendapa Kabupaten Malang di Kota Malang. Selain hal itu, Sanusi yang kini menjadi bupati Malang menyampaikan,  selain menjadi pusat pemerintahan, wilayah Kepanjen juga akan menjadi pusat industri.

Alih fungsi lahan pertanian, khususnya, tak bisa dielakkan dengan konsep pembangunan ke depan wilayah Kepanjen yang diminta oleh Sanusi. Secara langsung juga, politikus PKB ini menyampaikan restunya untuk alih fungsi lahan pertanian dengan catatan tidak mengurangi luasan sawah di Kabupaten Malang.

Sempat jadi polemik, lewat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, persoalan itu pun ditegaskan ulang. Bahwa, memang dengan proyeksi Kepanjen sebagai pusat pemerintahan dan industri, alih fungsi lahan pertanian tak bisa dihindarkan. "Tak bisa dihindari. Tapi tentunya alih fungsi lahan itu dikawal dengan aturan yang ketat nantinya," kata Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Kamis (03/10/2019).

Wahyu melanjutkan, rencana mewujudkan tata ruang dan wilayah Kepanjen sebagai pusat pemerintahan dan industri tidak serta merta menghilangkan lahan persawahan. "Lahan persawahan di Kabupaten Malang tidak akan berkurang. Bahkan akan bertambah, seperti yang disampaikan Bapak Bupati. Tapi, ruang dan wilayah persawahan yang dimungkinkan berpindah," lanjut doktor ilmu sosial ini.

Pemkab Malang juga telah mempersiapkan lahan-lahan baru yang nantinya akan mengganti lahan sawah yang akan terkena alih fungsi. Misalnya di Sitiarjo, Sumbermanjing Wetan, seluas 350 hektare serta wilayah lainnya yang terus dieksplor untuk dijadikan lahan pengganti sawah.

Sehingga, lanjut Wahyu, masyarakat tidak perlu takut bahwa proses pembangunan di Kepanjen, khususnya, akan membuat ketahanan pangan Kabupaten Malang tergerus. "Untuk menguatkan proses pembangunan itu, kami  sedang menyiapkan revisi perda RTRW Kabupaten Malang yang disesuaikan dengan kondisi dan proyeksi saat ini," ujar mantan jepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini.

Pihak DPKPCK Kabupaten Malang juga akan memastikan, bahwa aturan alih fungsi lahan pertanian yang diterapkan akan semakin ketat, nantinya. Dimungkinkan ada berbagai sanksi lainnya bila hal itu diabaikan oleh para pihak yang melakukan pembangunan.

Sebagai informasi, alih fungsi lahan pertanian bisa dilakukan dengan berbagai syarat. Di antaranya adalah kajian kelayakan, rencana alih fungsi, pembebasan lahan hak milik dan disediakan lahan pengganti, yakni 3 kali luas lahan bagi sawah irigasi. Sedangkan untuk lahan pasang surut dan lebak, lahan penggantinya 2 kali dan lahan nonirigasi sesuai dengan luasan yang dialihfungsikan.

"Ketat pastinya aturan alih fungsi lahan. Soalnya, komitmen Pemkab Malang jelas dalam hal ini selama ini," tandas Wahyu.

Seperti diketahui, luas sawah irigasi di Kepanjen mencapai 2.152 hektare sampai tahun 2017 lalu. Luasan yang terbilang luas di antara 33 kecamatan di Kabupaten Malang, yakni di urutan ketiga terluas wilayah sawah irigasi. Kecamatan Gondanglegi di urutan pertama dengan luas 2.696 hektare dan Pagelaran (2.650 ha) di urutan kedua.