MALANGTIMES - Permintaan terhadap bahan makanan organik di dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. Peningkatannya mencapai 15-20 persen seiring didorong peningkatan daya beli masyarakat. Namun, di wilayah Jawa Timur sendiri hingga 2019 ini baru ada 17 kelompok tani yang tersertifikasi produk organik.
Baca Juga : Akhir Kisah Sahabat Rasulullah yang Mengatakan Zakat Adalah Pungli
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Kementerian Pertanian (Kementan) di Surabaya saat ini memberikan fasilitas berupa sertifikasi produk organik sebagai upaya meningkatkan daya saing produk. Selain itu, sertifikat tersebut diharapkan memudahkan kelompok tani memasarkan produknya hingga pasar luar negeri.
"Ada fasilitasi dari pemerintah pusat melalui BBPPTP kepada para petani yang ada di wilayah Jawa Timur, sehingga produk mereka tersertifikasi," ujar Kepala BBPPTP Kementan Ardi Praptono. Dia mengatakan, untuk wilayah Jawa Timur, ada kurang lebih sebanyak 17 kelompok tani yang diberi fasilitas untuk pembuatan sertifikat organik.
Dia mengungkapkan, sertifikasi tersebut untuk beberapa komoditas. Di antaranya kopi, kakao, dan gula kelapa. "Ada tiga sertifikat organik yang kami berikan. Pertama, tentu saja standar nasional Indonesia (SNI) yang merupakan standar Indonesia, UTZ terkait standar kesehatan dan keselamatan kerja petani, serta Uni Eropa (EU) untuk akses pasar ke Eropa," urainya.
Dengan mengantongi tiga sertifikat tersebut, lanjut Ardi, maka petani bisa meyakinkan pasar bahwa produk yang dihasilkan sudah masuk kategori produk organik. "Lebih diterima juga kan kalau sudah bersertifikat. Harganya pun bisa lebih distandarkan. Dari sisi konsumen, mereka juga akan mendapatkan jaminan dan rasa percaya," ungkap nya.
Ardi merinci, sebanyak 17 kelompok tani yang ada di wilayah Jawa Timur itu tersebar di 12 kabupaten/kota. Meliputi daerah Madiun, Trenggalek, dan Malang untuk komoditas kakao, gula kelapa di Pacitan, serta kopi di Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Blitar, dan Jombang.
Baca Juga : Pengantin 'Masker', Anak Kapolsek Beji Menyambut Hari Bahagia di Tengah Pandemi Covid-19
Di wilayah Jawa Timur, Ardi menyatakan bahwa sertifikasi pada 17 kelompok tani tersebut masih dalam proses. Hingga Juli, baru delapan kelompok yang tersertifikasi. Sisanya, ditargetkan bisa mendapatkan sertifikat pada 2019 ini. "Jadi bertahap ya. Saat ini kan sisanya itu sudah dilakukan penilaian lapangan. Nanti pada Oktober 2019 sudah bisa diterbitkan sertifikatnya," katanya. "Prosesnya cukup panjang karena harus disetujui oleh pemberi sertifikat dari luar negeri," tambahnya.
Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, para petani tidak diperkenankan untuk menggunakan bahan kimia dalam melakukan pemeliharaan kebun secara terus menerus. "Kami juga melakukan pengawasan secara berkala," ujar Ardi.
Ardi menyebut, program sertifikasi produk organik tersebut merupakan program pemerintah pusat. Pada 2019 ini, ditargetkan ada sebanyak 150 kelompok tani di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi sasaran. Mereka diharapkan bisa mengantongi sertifikat tersebut untuk memberikan nilai tambah produknya. "Dengan sertifikasi ini, peluang pasar bisa terbuka terutama untuk ekspor, karena produk organik memiliki peluang ekspor besar," pungkas nya.
