MALANGTIMES - Operasi "face off" atau perubahan wajah untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang dimulai. Salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) berbentuk perusahaan daerah (PD) itu bakal dipermak menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha.
Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan
Berbagai upaya strategis pun tengah dirancang agar perumda itu bisa menjadi primadona penghasil pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kota Malang. Plt Direktur Utama PD RPH Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, pihaknya tengah merancang langkah-langkah revolusioner untuk 'mendandani' instansi perusahaan pelat merah itu.
"Kami sudah harus tancap gas melakukan langkah-langkah strategis. Baik itu upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi kegiatan usaha PD RPH saat ini," ujar Ade.
Langkah tersebut di antaranya dengan menyusun time schedule dan action plan dari berbagai rencana bisnis. Mantan kabag humas Setda Kota Malang itu juga memaparkan rencana ke depan terkait perubahan menjadi Perumda Aneka Usaha. "Seperti penyusunan feasibility study dan pre-design terkait berbagai pengembangan yang direncanakan," ujar Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.
Apalagi, ke depan perumda tersebut dituntut menjadi perusahaan yang akan menjalankan berbagai bisnis daerah. "Termasuk di antaranya menjajaki MoU dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi hingga mitra swasta dan instansi terkait," lanjut pria yang juga dikenal sebagai musisi dan tokoh Aremania tersebut.
Terbaru, pihaknya menjajaki kemitraan pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Perusahaan tersebut merupakan BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI. Ada 10 sektor infrastruktur yang dapat didanai PT SMI. Mulai dari ketenagalistrikan, transportasi, jalan dan jembatan, air bersih, rollingstock kereta api, telekomunikasi, minyak dan gas hilir, pengelolaan limbah, serta irigasi dan efisiensi.
Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial
Selain itu, ada enam sektor infrastruktur sosial yang dapat didanai. Meliputi infrastruktur kawasan, infrastruktur pemasyarakatan, pasar, rumah sakit, infrastruktur pariwisata, serta infrastruktur pendidikan.
"Ini salah satu peluang emas yang langsung terbuka bagi Kota Malang. Saat ini koordinasi lanjutan terus dilakukan usai audiensi yang sudah digelar awal April lalu," terang Ade yang double job sebagai kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang itu.
Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji menargetkan agar PD RPH akan bermetamorfosis menjadi institusi bisnis yang lebih kaya usaha. Tidak melulu mengurusi bisnis potong hewan, melainkan juga akan dikembangkan menjadi perseroan yang menangani aneka usaha.
