MALANGTIMES - Kondisi jalan berlubang dan rusak di Kota Malang sejak beberapa minggu terakhir terpantau memang cukup parah. 

Hingga akhirnya membuat masyarakat dan pengguna jalan geram dan melontarkan protesnya kepada Pemerintah Kota Malang.

Baca Juga : Sederet Megaproyek Pemkot Malang Ditunda, Termasuk Pembangunan Mini Block Office

Protes dilakukan di antaranya melalui aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menggalang koin untuk jalan rusak. 

Selain itu, protes juga banyak dilontarkan di media sosial berkaitan kondisi jalan yang dinilai sangat tidak layak.

Kritikan demi kritikan pun disampaikan warganet. 

Bahkan sangking jengkelnya, beberapa warganet menyebut Wali Kota Malang, Sutiaji  dengan kata 'goblok'. 

Lantaran mereka menilai tidak ada langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi permasalahan jalan rusak dan berlubang tersebut.

"Saya sama sekali tidak merasa sakit hati. Cara orang untuk mengingatkan memang selalu berbeda, dan itu bagian dari upaya masyarakat mengingatkan saya dan pemerintahan," kata Sutiaji usai mengobrol bersama masyarakat dalam urun rembug antar komunitas yang digelar di Gazebo Balai Kota Malang, Rabu (27/3/2019).

Kritikan demi kritikan yang disampaikan itu menurutnya sebagai sebuah wujud kepedulian masyarakat kepada Kota Malang. 

Karena Kota Pendidikan ini bukan hanya milik pemerintah, melainkan milik masyarakat Kota Malang.

Dalam agenda urun rembug yang dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat itu, Sutiaji menjelaskan secara gamblang permasalahan yang terjadi sebenarnya. 

Terutama alasan belum terselesaikannya jalan rusak dan berlubang dibeberapa titik.

Dia menyampaikan, ada beberapa alasan yang membuat perbaikan jalan berlubang tidak dilakukan dengan mulus. 

Padahal keluhan sudah banyak disampaikan, baik secara langsung atau pun melalui media sosial.

"Kita semua harus paham, bahwa jalan di Kota Malang ini ada banyak macamnya. Jalan milik Provinsi Jawa Timur, jalan nasional, jalan kota, dan ada jalan PT KAI yang ada di rel kereta itu," katanya.

Status jalan itu menurutnya tidak dapat membuat Kota Malang seenaknya sendiri melakukan pembenahan. 

Sehingga hanya beberapa jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Malang saja yang bisa dibenahi.

Meski terbentur oleh administrasi sebagaimana aturan yang ada, dia menyampaikan jika pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar. 

Karena aturan yang sudah ada dan dibuat tidak bisa begitu saja ditinggalkan.

"Kalau saya disebut goblok dan lain sebagainya itu bukan masalah. Tapi ini semua harus kita pahami bersama," jelasnya.

Baca Juga : Musrenbang RKPD via Teleconference, Ini Target Kota Malang 2021

Dia juga menyampaikan jika pemerintah telah melakukan evaluasi terkait kualitas jalan di Kota Malang. 

Sehingga dalam rencana pembuatan jalan selanjutnya, peraturan terkait tinggi ruas jalan akan dijelaskan dalam Perda APBD.

Dia pun mengajak seluruh elemen yang hadir dalam urun rembug tersebut untuk bersama-sama menyampaikan aspirasinya. 

Sutiaji juga menyampaikan akan membuat sebuah ruang publik khusus untuk bisa berbincang bersama masyarakat di kota pendidikan ini.

Berbagai permasalahan akan dibahas lebih fokus bersama dengan masyarakat. 

Sehingga secara berangsur ada banyak capaian baru dari setiap permasalahan yang dihadapi.

Sementara itu, Nurudin Hadi, salah satu peserta yang hadir dalam urun rembuk tersebut menyambut positif upaya pemerintah Kota Malang dalam menyambut aspirasi masyarakat.

Akademisi Universitas Negeri Malang itu menilai, langkah pemrintah tersebut merupakan upaya cepat merespon keluhan masyarakat. 

Karena sejauh ini, baru sekarang pimpinan Kota Malang merespon keluhan warganya dengan cara yang berbeda, yaitu mengajak berbincang bersama.

"Saya rasa ini bentuk responsif pemerintah terhadap permasalahan yang disampaikan masyarakat. Dan ini menjadi budaya yang sangat bagus," paparnya.

Dia juga menyampaikan jika kegiatan ini dapat memberi pemahaman lebih kepada masyarakat. 

Karena pada dasarnya Pemerintah Kota Malang memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan. 

Namun masih terkendala oleh regulasi, dan itu memang perlu dipahami oleh masyarakat.

Di sisi lain, para peserta yang hadir juga menyampaikan sederet kritik dan sarannya. 

Di antaranya menyampaikan agar Pemerintah Kota Malang lebih aktif dalam melakukan berbagai evaluasi terhadap permasalahan yang timbul.