MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya meningkatkan kinerja, termasuk dalam soal transparansi dan akuntabilitas anggaran. Di bawah kepemimpinan duet Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, pemerintah meletakkan prioritas belanja daerah untuk masyarakat. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 1,27 triliun atau sekitar 57,7 persen dari total belanja daerah.
Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling
Dalam seri tulisan Buka-bukaan Anggaran Kota Malang 2019 ini, MalangTIMES akan mengupas porsi-porsi anggaran di setiap sektor. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan lain-lain. Termasuk program-program usulan masyarakat yang langsung diakomodasi oleh Pemkot Malang.
Wali Kota Malang Sutiaji menekankan, transparansi anggaran menjadi salah satu janji politik yang diusung. Keterbukaan itu menurutnya sangat penting agar masyarakat mengetahui sekaligus nantinya terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sebenarnya, anggaran yang dikelola Pemkot Malang ini adalah uang rakyat. Mereka titip ke negara untuk dikelola, kemudian dijalankan dalam bentuk berbagai program," ujar Sutiaji.
Pria yang akrab disapa Pak Aji itu menambahkan, saat ini Pemkot mengusung visi Kota Malang Bermartabat. Di tahun pertamanya menjabat, Sutiaji mengaku akan banyak tantangan. "Pemerhati sering kali menyampaikan tahun 2019 merupakan tahun politik. Tapi bagi Kota Malang, yakni pemerintah daerah bersama warganya, tahun ini menjadi momentum harmonisasi dalam gerak," ujarnya.
Pada tahun politik ini, Kota Malang juga akan turut menggelar dua agenda besar. Yakni pemilihan Presiden-Wakil Presiden serta pemilihan legislatif. "Karena harmonisasi atau kebersamaan itu yang menjadi modal sekaligus energi dan ciri khas Kota Malang dengan Salam Satu Jiwa-nya. Ini yang menjadi semangat agar situasi tetap kondusif, dan perekonomian terus membaik," paparnya.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin
Menurutnya, sangat penting adanya dukungan masyarakat agar seluruh program berjalan maksimal. "Dari harmoni gerak itu pula yang menjadi hantaran untuk mewujudkan Kota Malang yang Bermartabat. Kami (Sutiaji dan Edi) bersama Pemkot ada karena Anda, segenap warga Kota Malang. Ayo maju bersama," imbau Sutiaji.
Berdasarkan ringkasan APBD Kota Malang tahun anggaran 2019, total pendapatan mencapai angka Rp 2,1 triliun. Rinciannya, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 533,5 miliar, Dana Perimbangan atau kucuran dari pemerintah pusat Rp 1,215 triliun, serta lain-lain Rp 352,6 miliar. "Untuk PAD, sektor pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar. Kami targetkan Rp 430 miliar," urai Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko.
Sementara itu, nominal belanja daerah lebih besar dari pendapatan yakni Rp 2,2 triliun. Sofyan Edi mengungkapkan, untuk menutup selisih pendapatan dan belanja daerah, pihak Pemkot menggunakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2018 senilai Rp 104 miliar dalam klausul pembiayaan daerah. "Untuk porsi belanja, kami berkomitmen untuk menekan belanja tidak langsung atau gaji-gaji pegawai. Sehingga, belanja langsung untuk masyarakat lebih besar," ujar Bung Edi, sapaan akrabnya.
Untuk diketahui, porsi belanja tidak langsung Kota Malang TA 2019 mencapai Rp 935,9 miliar. Sementara belanja langsungnya senilai Rp 1,27 triliun. "Kami ingin agar roda perekonomian Kota Malang bergerak lebih cepat dan memberi dampak positif dengan stimulan dari anggaran pemerintah ini," tegasnya.
Lalu seperti apa porsi anggaran untuk kewajiban-kewajiban dasar masyarakatnya. Uraian untuk bidang pendidikan akan dipaparkan MalangTIMES dalam tulisan selanjutnya.
