JATIMTIMES -  Pemerintah  Kabupaten Blitar menyiapkan strategi baru dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar mulai mengembangkan budidaya cabai off season varietas cabai rawit yang dirancang untuk ditanam di luar musim tanam yang biasanya dan menjadi penyangga harga saat pasokan menipis.

Pengembangan cabai off season menjadi fokus Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kepala Bidang Siswoyo Adi Prasetyo menjelaskan bahwa program ini disiapkan sebagai langkah antisipatif atas fluktuasi harga cabai yang kerap memicu inflasi daerah. Ia menuturkan bahwa cabai merupakan komoditas sensitif yang pergerakan harganya langsung berpengaruh terhadap angka inflasi. Karena itu, kata dia, Pemkab Blitar perlu menyiapkan pasokan tambahan yang dapat dipanen di saat petani lain tidak menanam.

Baca Juga : Menko Zulhas Bantu Pengembangan Produktivitas Pangan di Kabupaten Malang

“Penanaman cabai off season ini kita arahkan untuk musim hujan. Biasanya, terutama di wilayah Blitar Utara, hampir tidak ada petani yang menanam cabai di musim penghujan. Dengan adanya penanaman di luar musim ini, kami berharap panen nanti bisa membantu menstabilkan harga cabai,” ujarnya dalam wawancara Jumat 14 November 2025.

Melalui DBHCHT 2025, pengembangan budidaya cabai off season difokuskan pada empat kecamatan: Doko, Talun, Nglegok, dan Srengat. Empat wilayah itu dipilih setelah dilakukan identifikasi mendalam mengenai kesiapan petani dan kecocokan kondisi lahan. Menurut Siswoyo, tidak semua petani bersedia menanam cabai di musim hujan, terutama karena sebagian besar lahan sawah di wilayah utara sedang memasuki masa tanam padi. Kondisi itu membuat lahan kering untuk cabai semakin terbatas.

“Pada musim tanam ketiga seperti sekarang, mayoritas petani di Blitar Utara memilih menanam padi karena hujan sudah turun. Kami sulit mencari petani yang mau menanam cabai. Karena itu, kami memilih kecamatan yang memang petaninya siap, mau, dan sudah terbiasa mengelola hortikultura,” katanya.

 Ia menekankan bahwa cabai off season memiliki tingkat risiko tinggi karena rentan hama dan penyakit pada musim penghujan, sehingga hanya petani yang berpengalaman di sektor hortikultura yang diprioritaskan untuk menerima dukungan.

Total kawasan yang dikembangkan mencapai 16 hektare, dibagi rata untuk empat kelompok tani. Setiap kelompok mengelola sekitar empat hektare. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pendampingan teknis, tetapi juga paket bantuan sarana produksi. DKPP menyiapkan benih cabai, pupuk kimia, pupuk organik, serta mulsa plastik sebagai penutup bedengan. Seluruh infrastruktur dasar itu disiapkan untuk memastikan petani dapat memulai tanam sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Hingga pertengahan November ini, proses pengadaan sarana produksi masih berlangsung. Siswoyo menjelaskan bahwa jadwal tanam telah disusun agar masuk pada periode awal musim penghujan, yakni Desember 2025, dengan estimasi panen mulai Februari hingga Maret 2026. “Saat ini pengadaan sedang kami tuntaskan. Jadwal tanam tetap kita laksanakan bulan Desember supaya masa panen jatuh pada saat pasokan cabai biasanya turun,” ucapnya.

Selain menjaga stabilitas harga, program cabai off seaseon juga dirancang untuk memperluas basis produksi hortikultura di Kabupaten Blitar. Sasaran program dipastikan bukan petani tembakau, sebab pengembangan ini masuk kategori peningkatan sarana produksi pangan, bukan diversifikasi tanaman tembakau. DKPP memilih kelompok tani yang telah lama bergerak di sektor hortikultura agar bisa lebih siap menghadapi tantangan budidaya cabai di luar musim.

“Karena ini bukan program diversifikasi tembakau, sasarannya adalah petani hortikultura. Di empat kecamatan itu kami sudah memiliki empat kelompok tani yang siap mengelola kawasan masing-masing. Satu kelompok mengelola sekitar empat hektare,” ungkapnya.

Baca Juga : Bus Sekolah Masuk Wacana TransJatim? Disdikbud: Anak-Anak Masih Bergantung

Lebih jauh, Pemkab Blitar menaruh harapan besar pada keberhasilan penanaman cabai Off Seaseon tahun depan. Jika panen berhasil dan harga cabai tetap terkendali, program ini dapat diperluas pada tahun-tahun berikutnya sebagai model penguatan produksi hortikultura lokal. DKPP menilai bahwa keberhasilan intervensi melalui DBHCHT ini akan memberi dampak langsung pada stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pangan nasional.

Strategi ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa DBHCHT tidak hanya berfungsi sebagai dana penunjang sektor pertanian yang terkait tembakau, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menciptakan nilai tambah dan stabilitas harga pangan. Pemkab Blitar ingin memastikan bahwa bantuan negara kepada daerah benar-benar sampai kepada masyarakat dan berdampak konkret pada kebutuhan sehari-hari.

Siswoyo menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung petani selama proses budidaya berlangsung. Ia mengatakan akan ada pendampingan berkelanjutan dari tenaga teknis lapangan sejak persiapan lahan hingga masa panen. Pendampingan ini penting karena risiko kegagalan tanaman cabai pada musim hujan jauh lebih tinggi dibandingkan musim kemarau. “ benih cabe di pilih varietas yang bagus tahan virus, tetapi membutuhkan perhatian lebih karena hama dan penyakit sangat agresif saat musim basah. Kami siapkan pendampingan supaya petani tidak bekerja sendiri,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Blitar berharap petani peserta program dapat memperoleh hasil yang optimal sekaligus menjadi penyangga pasokan cabai di saat masyarakat membutuhkannya. Ketika harga cabai stabil, inflasi terjaga, dan pasokan aman, tujuan pembangunan daerah melalui DBHCHT dapat dikatakan tercapai.

Program cabai off seaseon pada akhirnya menjadi gambaran bagaimana Pemkab Blitar membangun ketahanan pangan melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan pasar. Di tengah perubahan iklim dan dinamika ekonomi nasional, pemerintah daerah memilih langkah konkrit: menanam cabai di saat orang lain berhenti menanam. Sebuah strategi kecil namun berpengaruh besar.

Dengan demikian, DBHCHT 2025 tidak hanya menjadi instrumen anggaran, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga denyut ekonomi pedesaan. Petani berdaya, harga terkendali, dan pangan tetap terjamin. Itulah pesan yang ingin disampaikan melalui program ini.