JATIMTIMES - Arus kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) kian deras merambah berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia hukum yang sejatinya berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini memunculkan dilema besar: bagaimana menjaga hukum tetap berpihak pada manusia ketika teknologi mulai ikut campur dalam proses pendidikan hingga putusan peradilan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa dunia hukum tidak boleh menutup mata terhadap revolusi teknologi informasi. Mahasiswa, katanya, sudah jauh melangkah dalam pemanfaatan AI. Mereka akrab dengan ChatGPT, aplikasi legal tech, hingga berbagai perangkat berbasis algoritme yang menjadi bagian keseharian.
Baca Juga : Kehidupan Sehari-hari di Keraton: Hamengkubuwana I dan Abdi Dalem
“Mahasiswa kita sudah di depan dalam penggunaan AI. Kalau pendidikan hukum lambat beradaptasi, hasilnya bisa melenceng dari tujuan utamanya,” kata Aan, sapaan akrabnya, Kamis (4/9/2025).
Untuk menjelaskan dilema ini, Aan mengisahkan perjalanan teknologi yang pernah ia alami. Pada era 1980-an, mahasiswa hukum masih menulis dengan mesin ketik. Kemudian, komputer hadir membawa fitur copy paste yang mengubah cara menulis.
“Kalau dulu copy paste hanya dengan karbon dan rangkap terbatas, komputer memungkinkan kita menggandakan naskah dengan mudah,” ujarnya.
Kini, perkembangan itu mencapai level baru: AI bukan hanya menyalin teks, tetapi mampu menyusun kalimat, memparafrase, bahkan menyajikan analisis hukum. Menurutnya, loncatan inilah yang menimbulkan dilema besar.
“AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti. Kalau tidak, kualitas pendidikan hukum bisa tergerus,” tegasnya.
Yang paling ia khawatirkan adalah masuknya AI ke ranah peradilan. Bayangan hakim yang menggunakan mesin untuk menyusun putusan dianggap berbahaya. “Hukum itu esensinya kemanusiaan. Kalau putusan dibuat oleh algoritme, di mana rasa keadilannya? Mesin tidak punya nilai, tidak punya rasa,” ucapnya.
Ia menambahkan, AI kerap menghasilkan halusinasi atau jawaban yang tampak meyakinkan namun sebenarnya keliru. Dalam konteks hukum, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. “Seringkali AI asal comot referensi. Kalau itu dipakai dasar putusan, bagaimana nasib keadilan?” katanya dengan nada serius.
Baca Juga : Perkumpulan Driver Online Banyuwangi Gelar Doa Bersama 7 Hari Tragedi Affan Kurniawan
Meski demikian, Aan tidak menolak teknologi. Menurutnya, kemajuan seperti AI tidak bisa dihindari. Justru tantangan terbesar adalah menata penggunaannya dalam pendidikan hukum.
“Sebagai pendidikan, AI harus menjadi metode tambahan. Bukan sesuatu yang mengaburkan nilai humanisme hukum,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa fakultas hukum punya tanggung jawab ganda: membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis menghadapi era digital sekaligus menjaga kompas moral agar mereka tidak kehilangan nurani. “Kalau hanya menguasai teknologi tanpa nilai kemanusiaan, lulusan hukum akan kehilangan jati dirinya,” kata Aan.
Pesannya sederhana namun mendasar: hukum dibuat oleh manusia untuk manusia. AI boleh hadir sebagai alat bantu, tetapi keputusan akhir harus tetap di tangan manusia yang memahami nilai keadilan. AI bisa menjadi kawan, tapi tanpa kendali bisa berubah menjadi lawan. Dan pada akhirnya, hukum hanya akan bermakna jika tetap berpihak pada manusia.
“Kita tidak boleh membiarkan AI menggeser posisi nurani. Itu inti yang harus kita jaga,” pungkasnya.
