MALANGTIMES - Kota Malang dinobatkan sebagai Top 25 Pengelolaan Pelayanan Publik Tahun 2018. Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2018.
Setelah melalui serangkaian visitasi, presentasi, serta penilaian secara langsung, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil menyisihkan setidaknya 108 kontestan dari berbagai daerah di Indonesia. Penghargaan diterima secara langsung oleh Wali Kota Malang Sutiaji didampingi Kadiskominfo Zulkifli Amrizal dan Ketua Dekranasda Kota Malang Widayati Sutiaji.
Baca Juga : Sederet Megaproyek Pemkot Malang Ditunda, Termasuk Pembangunan Mini Block Office
Penyerahan piagam penghargaan tersebut berlangsung di Hotel Harmoni One Batam, Senin (10/12/2018) malam. Malam penganugerahan itu juga bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan launching e Service oleh Kementerian PAN RB RI.
Inovasi SAMBAT On Line yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memberikan kontribusi bagi raihan TOP 25 Pelayanan Pengaduan Publik Tingkat Nasional 2018. Layanan yang di-launching pada 2016 itu, memberi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan keluhan secara langsung pada Pemkot Malang.
Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, aplikasi layanan aduan SAMBAT Kota Malang dihadirkan sebagai komitmen dan memberikan ruang bagi terbangunnya nilai-nilai partisipatori, transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah.
"Semakin banyak dan besar peran publik dalam mencermati kebijakan dan kegiatan yang dijalankan Pemkot, akan semakin mengasah kualitas pelayanan publik yang diberikan," ujar Sutiaji usai menerima piagam.
Sutiaji juga terus mendorong seluruh perangkat daerah agar mengembangkan kreativitas dalam hal layanan bagi warga. Untuk makin mengoptimalkan respon aduan, Sutiaji mendorong Diskominfo Kota Malang untuk mengembangkan pelayanan sistem layanan aduan yang bersifat direct (langsung) ke perangkat daerah.
Baca Juga : Anggaran Penanganan Covid-19 Kota Malang Ditambah Menjadi Rp 86 Miliar
Dalam waktu dekat, sistem terbaru Sambat Online akan dioptimalkan. "Nanti mesin yang akan mengarahkan. Begitu aduan masuk, tidak perlu lagi menunggu operator mendistribusikan. Tapi secara terkomputerisasi, akan ada notifikasi kepada perangkat daerah dan pimpinannya. Diharapkan ini akan mempercepat respons," tegas Pak Aji, sapaan akrabnya.
Prestasi diberikan karena komitmen dalam mengelola pengaduan pelayanan publik. "Ada 108 sistem pelayanan publik dari kementerian, kelembagaan, kantor dan daerah yang masuk. Setelah seleksi, hanya 25 yang dinilai TOP," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Diah Natalisa.
Ke-25 TOP Pelayan Publik Terbaik yang ditasbihkan, yakni Pemkot Malang, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PANRB, BPOM, BPJS Kesehatan, PT. Pos Indonesia, Pemkot Bandung, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Banyuwangi, Provinsi Kalsel, Provinsi Jateng, Provinsi DIY, Provinsi Sumsel, Pemkot Semarang, Pemkot Banjarmasin, Pemkot Cirebon, Pemkot Solok, Pemkot Medan, Pemkot Banjarbaru, Pemkot Ambon, Pemkab Bulukamba, Pemkab Kendal dan Pemkot Sukabumi.
