JATIMTIMES — Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendesak tim gabungan Basarnas dan instansi terkait untuk mengoptimalkan proses pencarian seluruh korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang masih hilang di perairan Laut Jawa.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, menegaskan bahwa keselamatan serta pencarian korban harus menjadi prioritas utama di atas segala-galanya saat ini. Memasuki hari ke-4 operasi SAR per Rabu (16/9/2026), tim gabungan Basarnas terus memperluas area penyisiran di perairan Laut Jawa.
Baca Juga : Dugaan Pelecehan Mahasiswi di Malang, Polisi Buru Identitas Pengendara Lewat CCTV
Dari total 243 penumpang yang tercatat dalam manifest KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya–Banjarmasin, sebanyak 114 orang telah berhasil ditemukan—terdiri atas 108 korban selamat yang dievakuasi di posko terpadu serta rumah sakit rujukan di Banjarmasin, dan 6 korban meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 129 orang masih dinyatakan hilang dan berada dalam pencarian intensif.
Tragedi karamnya kapal ini memicu perhatian publik setelah sejumlah korban selamat memberikan kesaksian bahwa kapal mengalami kemiringan ekstrem secara cepat tanpa diikuti bunyi alarm tanda bahaya atau pengumuman darurat dari kru kapal saat musibah terjadi pada Minggu (13/9/2026) dini hari lalu.
Di tengah operasi pencarian yang terus diperluas oleh tim SAR, dr. Agung menegaskan bahwa keselamatan serta pencarian korban yang belum ditemukan harus menjadi fokus nomor satu bagi seluruh pihak.
"Yang paling penting saat ini adalah corrective action: selamatkan penumpang, cari sampai ketemu. Nyawa nomor satu. Secepat-cepatnya lakukan pemulihan dan pencarian karena keluarga korban sedang menunggu dalam kondisi harap-cemas," tegas dr. Agung saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (16/9/2026).
Ia juga meminta regulator dan pemerintah untuk bersikap transparan serta aktif menyampaikan perkembangan terkini mengenai operasional pencarian kepada publik dan pihak keluarga.
Menanggapi tidak berfungsinya alarm keselamatan saat situasi darurat terjadi, dr. Agung menilai hal tersebut mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam pemeliharaan armada dan pengawasan SOP oleh manajemen kapal.
"Kalau SOP manajemen kapal itu bagus, owner-nya punya sistem tata kelola yang baik, maka preventive action jalan. Sehingga mitigasinya akan lebih cepat, tidak sampai terjadi terlambat bahkan kecelakaan. Kalau SOP-nya jalan, alarm tidak berfungsi pun sudah diketahui dari awal sebelum berlayar," ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini mengingatkan agar insiden serupa tidak kembali terulang. Pengawasan terhadap kelaikan armada pelayaran yang beroperasi dari pelabuhan di Jawa Timur harus diperketat tanpa toleransi.
Baca Juga : Tragedi KMP Virgo Transport 8, Martin DPRD Jatim Minta Evaluasi Total SOP Pelayaran
Jika dalam investigasi ditemukan adanya pelanggaran SOP atau kelalaian fatal oleh pemilik kapal, dr. Agung mendesak instansi berwenang untuk memberikan sanksi tegas.
"Mestinya ada sanksi bertahap seperti SP1, SP2, hingga SP3. Namun, kalau tingkat kelalaiannya sudah sangat fatal, mengabaikan SOP, dan tidak ada perawatan armada, ya menurut saya sangat layak izin usahanya dicabut," tegasnya.
Guna memastikan seluruh armada kapal yang beroperasi memenuhi standar kelaikan dan keselamatan laut, Komisi D DPRD Jatim merencanakan pemanggilan asosiasi pengusaha pelayaran dalam rapat dengar pendapat (hearing) mendatang.
"Setelah fokus pencarian korban selesai, kita perlu undang asosiasi atau paguyuban pengusaha pelayaran ke Komisi D. Kita ingin memastikan kapal-kapal yang ada di Jawa Timur punya manajemen dan tata kelola keselamatan yang bagus agar kejadian seperti ini tidak terulang," pungkas dr. Agung.
