JATIMTIMES — Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Freddy Poernomo mengingatkan risiko terjadinya obesitas atau inflasi regulasi dan mendorong penerapan metode omnibus law atau umbrella act dalam pembentukan peraturan daerah (perda).
Hal ini diungkapkan ketika menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna Internal DPRD Jatim, Senin (14/9/2026). Interupsi disampaikan Freddy di tengah agenda pembahasan Pandangan Fraksi atas dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD, yakni Raperda Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal serta Raperda Pengembangan Hilirisasi Peternakan.
Baca Juga : Beredar Nama Nusron Wahid Diduga Terkait OTT KPK hingga Absen Rapat DPR
"Dengan tidak menghilangkan rasa hormat kami kepada teman-teman yang berinisiatif terkait masalah regulasi, tentunya kita harus menyimak. Saya memandang bahwa kita harus mengedepankan metode umbrella act atau omnibus law," ujar Freddy saat mengawali interupsinya di hadapan pimpinan rapat paripurna, yakni Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.
Meski menyampaikan kritik tajam terkait penyusunan regulasi, penyampaian Freddy tetap berlangsung santun, teduh, dan mengedepankan etika antaranggota dewan.
Sikap saling menghargai tersebut ditunjukkannya agar saran efisiensi regulasi yang disuarakan tidak dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap gagasan para pengusul, melainkan murni sebagai upaya penyempurnaan kelembagaan.
“Keberhasilan DPRD bukan diukur dari seberapa banyak perda yang disahkan, melainkan sejauh mana pemanfaatan perda tersebut bagi masyarakat,” tegas Freddy yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim ini.
Freddy mengingatkan agar legislatif tidak membebankan daerah dengan aturan yang terlalu spesifik jika sebenarnya cukup diatur melalui peraturan gubernur (pergub). Menurut dia, pembentukan perda harus mengacu pada pembagian urusan konkuren —baik wajib maupun pilihan— sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Secara khusus, politikus senior Partai Golkar itu menyoroti usulan Raperda Pengembangan Hilirisasi Peternakan. Ia menilai materi muatan raperda tersebut semestinya dapat digabungkan dengan aturan peternakan yang sudah ada, ketimbang membuat regulasi baru yang berdiri sendiri.
“Dulu kita pernah punya Perda tentang Perlindungan Ternak Betina. Apakah urusan hilirisasi ini tidak sebaiknya digabung saja dalam satu kerangka Perda Peternakan yang utuh? Ini supaya kita tidak terjebak terlalu banyak perda yang justru menyulitkan pelaksanaan di lapangan,” ujar Freddy.
Baca Juga : Tragedi KM Virgo Transport 8, Komisi D DPRD Jatim Desak Investigasi Kelaikan dan Sanksi Operator
Ia menambahkan, untuk urusan yang bersifat absolut di luar kewenangan daerah, DPRD cukup menjalankan fungsi fasilitasi guna mendukung kebijakan nasional atau kepentingan negara di daerah, tanpa harus memaksakan pembentukan perda baru.
Menanggapi interupsi tersebut, pimpinan rapat paripurna Deni Wicaksono menyambut baik masukan yang disampaikan. Ia memastikan aspirasi mengenai efisiensi pembentukan regulasi daerah ini akan menjadi catatan penting bagi alat kelengkapan dewan.
“Terima kasih Pak Freddy atas masukannya. Ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu yang ada di Bapemperda nantinya,” kata Deni sebelum melanjutkan jalannya agenda paripurna.
